Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja Pengadaan Barang dan Jasa Negara (PDN) di berbagai sektor, termasuk Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbilang rendah, yaitu tercatat baru 34,9 persen dari target.
Menteri PAN-RB Azwar Anas meminta Sri Mulyani untuk menggunakan APBN dalam mendorong Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
“Pak Azwar Anas menyampaikan, beliau pernah di LKPP dan sekarang Menpan RB, tadi membisikkan ke saya, bu tolong gunakan seluruh instrumen APBN termasuk transfer dan insentif untuk bisa mensuskseskan ini,” ujar Sri Mulyani dalam acara Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, di JIExpo Kemayoran, hari ini, Kamis (3/8/2023).
Dalam acara tersebut, terlihat Azwar Anas duduk tepat di sebelah Sri Mulyani yang menggunakan batik berwarna dasar hijau.
Rencananya, pengadaan PDN sebesar Rp1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan. Sementara realisasinya hingga semester I/2023 baru mencapai Rp387,81 triliun dengan 768.000 paket pengadaan, atau 34,9 persen dari target.
Sri Mulyani pun membeberkan bahwa Azwar meminta dirinya untuk mengingatkan pada Pemda bahwa barang/jasa di e-catalog, harganya tidak net alias bisa ditawar.
Baca Juga
“Pak Azwar Anas tadi menyampaikan pesan yang dititipkan kepada saya, ‘bu sampaikan nanti dalam pidato ke seluruh Pemda, yang ada di e-catalog itu masih bisa ditawar’, jadi seluruh perusahan mampu meningkatkan kompetitifnya,” katanya.
Adapun, dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri, pemerintah berupaya mendorong peningkatan realisasi belanja produk UMKM/Industri Kecil Menengah (IKM)/Artisan minimal Rp250 triliun.
Kemenkeu juga mendorong kebutuhan barang/jasa seluruh satuan kerja (satker) dapat diakomodasi dari e-Katalog, tentunya dengan produk-produk dalam negeri.
