Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan pentingnya pencegahan terhadap terjadinya sengketa dalam kontrak konstruksi dan proyek pembangunan.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menekankan perbaikan kualitas proses tender, peningkatan pemahaman kontrak konstruksi dan penerapan manajemen risiko dalam kontrak sebagai upaya meminimalisir terjadinya sengketa.
"Diharapkan penyelesaian sengketa dengan dewan sengketa ini sebagai alternatif yang mampu menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi para pihak, penghematan waktu dan biaya, terjaminnya kualitas penyelesaian sengketa, serta percepatan proses untuk mendorong peningkatan tertib penyelenggaraan konstruksi," katanya dalam siaran pers, dikutip Minggu (29/7/2023).
Hal tersebut dikatakan dalam International Conference On Dispute Resolution And Improvement Of Construction Quality pada 27-28 Juli 2023.
Presiden Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) Sarwono Hardjomuljadi menjelaskan rangkaian kegiatan konferensi ini membahas mulai dari isu digital trends, design build contract, isu implementasi Dispute Board dari perspektif auditor.
"Seluruhannya ditujukan sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa dalam proyek konstruksi," katanya.
Baca Juga
Wakil Ketua MPR Arsul Sani menilai konferensi ini sebagai forum pertukaran pengetahuan dan pengalaman bagi para praktisi konstruksi, terutama dalam hal penyelesaian sengketa konstruksi dan berbagai aspek lainnya dan tidak lupa mendorong diskusi pembangunan dan konstruksi IKN yang baru.
“Saya memiliki harapan pembangunan dan konstruksi IKN tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Manajemen Proyek dan EBT PT PLN Wiluyo Kusdwiharto menuturkan pengalaman perseroan dalam berbagai sengketa yang mengakibatkan proyek tersebut mengalami Extension of Time dan Variation Order.
PLN telah menerapkan standardisasi kontrak, penggunaan Building Information Modeling sebagai sarana clash detection, dan juga penggunaan Dewan Sengketa Konstruksi/Construction Dispute Board dalam upaya mencegah dan menangani sengketa.
Hal yang serupa juga ditekankan Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Pembangunan Pembangunan infrastuktur prioritas khususnya IKN dituntut untuk mewujudkan Mutu dan Kualitas, Estetika, Keberlajutan Lingkungan yang pelaksanaannya harus dilakukan secara Cepat, menggunakan Teknologi Tinggi yang mengutamakan Produk Dalam Negeri, menerapkan metode konstruksi yang Tepat dengan tetap menjaga Audibilitas dalam Tata Kelola pelaksanaannya.
Pelaksanaan pembangunan yang Transparan dan Akuntabel adalah bagian dari upaya Corruption Risk Management yang harus dijalankan, termasuk saat ini dibangun oleh Kementerian PUPR sekaligus terus meningkatkan Tata Kelola Industri Konstruksi Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
