Bisnis.com, JAKARTA - Federal Reserve (The Fed) diperkirakan bakal kembali menaikan suku bunga acuannya untuk yang terakhir kali sebesar 25 bps pada akhir bulan ini. Sementara itu, pelonggaran beleid kepemilikan hunian bagi warga negara asing menjadi angin segar bagi sektor properti di Tanah Air.
Sejumlah berita menarik dicermati sepanjang Senin (24/7/2023) kemarin. Salah satunya mengenai rencana The Fed yang bakal kembali menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin pada akhir bulan ini. Kenaikan ini pun diperkirakan menjadi yang terakhir.
The Fed atau Federal Reserve diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada akhir bulan ini, meski dampak dari inflasi di Amerika Serikat (AS) mulai mereda.
Melansir dari Bloomberg, Senin (24/7/2023), sejumlah bank sentral utama dunia akan bertemu pada pekan terakhir Juli 2023 untuk menetapkan kebijakan moneter di tengah berlanjutnya tanda-tanda bahwa krisis inflasi terburuk dalam beberapa dekade terakhir mulai mereda.
Sedangkan properti residensial terutama apartemen memperoleh angin segar dari kemudahan kepemilikan hunian bagi Warga Negara Asing (WNA). Selama ini, orang asing yang hanya diperbolehkan memiliki hunian yang hanya yang berada di atas tanah hak pakai dan wajib memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
Nah, berikut sejumlah berita pilihan dari redaksi Bisnisindonesia.id yang ditulis secara mendalam dan berbasis data, berikut beritanya.
Baca Juga
1. Bersiap Hadapi Kenaikan Suku Bunga The Fed Terakhir
Bukan hanya The Fed, Bank Sentral Eropa juga diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Kebijakan tersebut akan lebih mengarah kepada sinyal dari para pembuat kebijakan mengenai apakah kenaikan akan berlanjut atau apakah mereka merencanakan jeda yang lebih lama.
Ketua The Fed Jerome Powell maupun Presiden ECB Christine Lagarde telah memperingatkan bahwa inflasi masih terlalu tinggi sehingga memaksa mereka untuk menaikkan biaya pinjaman lebih lanjut.
Namun, dengan tidak adanya pertemuan bank sentral lagi hingga September 2023, para ekonom mengatakan bahwa prospek kebijakan hingga akhir tahun ini tetap terbuka.
Bank of Japan tetap menjadi outlier, dengan lebih dari 80 persen analis yang disurvei memperkirakan Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda akan terus memompa dukungan ke dalam ekonomi No. 3 di dunia meskipun inflasi tetap berada di atas target 2 persen.
Bank sentral tersebut akan merilis keputusan-keputusan pada pekan ini. Para pembuat kebijakan The Fed siap untuk menaikkan suku bunga pada hari Rabu (26/7/2023) ke tingkat tertinggi dalam 22 tahun terakhir, sambil mempertahankan bias pengetatan yang menandakan kemungkinan kenaikan tambahan di akhir tahun.
2. Harapan Industri Penerbangan di Paruh Kedua 2023
Setelah mencatat pertumbuhan pada semester I/2023, industri aviasi domestik masih cukup optimistis mampu melanjutkan tren penertumbuhan pada paruh kedua tahun ini. Kondisi tersebut ikut didukung oleh periode high season saat libur panjang serta momentum Natal dan Tahun Baru 2024.
Aktivitas di bandara Tanah Air masih akan terus sibuk hingga akhir tahun nanti seiring terus meningkatnya jumlah penumpang penerbangan dan stabilitas harga avtur dunia.
Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Bayu Sutanto memandang salah satu faktor pendukung pertumbuhan pada sektor ini adalah periode musim liburan pada Agustus dan Nataru.
"Kami lihat semester II masih bagus prospeknya. Masih ada holiday season khususnya penerbangan internasional yang inbound sampai Agustus dan juga Natal Tahun Baru sampai akhir tahun," jelas Bayu, Senin (24/7/2023).
Membaiknya permintaan penumpang juga ditopang oleh tidak adanya kenaikan biaya operasional pada paruh kedua kali ini. Belum lagi, minimnya fluktuasi harga avtur dan nilai tukar dolar AS akan berpengaruh pada stabilnya beban operasional maskapai.
Saat ini ketersediaan pasokan pesawat masih sesuai dengan tren kenaikan permintaan dari penumpang. Malah terdapat antrean cukup panjang untuk perawatan pesawat dan mesin setelah pandemi usai.
Memang, sepanjang paruh pertama tahun ini, sektor penerbangan mulai menunjukkan pemulihan mendekati capaian 2019, atau prapandemi. Operator bandara Angkasa Pura II misalnya merekam pergerakan penumpang di 20 bandara kelolaan mencapai 38 juta orang sepanjang semester I/2023.
Catatan tersebut mencerminkan tingkat pemulihan atau recovery rate sebesar 85 persen dari semester I/2019 atau periode sebelum pandemi Covid-19. Recovery rate tersebut telah melampaui proyeksi International Air Transport Association (IATA) di Asia Pasifik pada sepanjang 2023 sebesar 84 persen.
3. Kinerja Kisut Cukai Hasil Tembakau
Realisasi penerimaan cukai tembakau malah melorot dua digit pada Semester I/2023, sedangkan dari sisi industri mulai marak beredar rokok murah yang merugikan baik negara maupun pelaku.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja menyampaikan kinerja APBN KiTa per Juni 2023. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp135,43 triliun hingga Juni 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terkontraksi sebesar 18,83 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi dari sisi bea keluar yang realisasinya tercatat turun hingga 76,97 persen, anjlok menjadi sebesar Rp5,32 triliun.
“Beberapa hal yang jadi penyebabnya adalah bea keluar yang mengalami penurunan tajam akibat adanya penurunan harga CPO dan komoditas secara umum,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (24/7/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, di samping pengaruh harga CPO yang rendah, kontraksi bea keluar juga disebabkan oleh volume ekspor mineral yang turun, juga turunnya tarif bea keluar tembaga.
Bea keluar tembaga dan bauksit yang turun pun dipengaruhi oleh penurunan volume ekspor sejalan dengan adanya larangan ekspor mineral mentah mulai Juni 2023.
Sementara itu, realisasi bea masuk pada periode yang sama masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,65 persen dengan realisasi Rp24,2 triliun.
4. Kinerja Saham Melempem, Kontrak Baru Emiten Konstruksi Meroket
Emiten kontraktor pelat merah dan swasta sukses mengantongi kontrak baru yang lumayan tinggi sepanjang paruh pertama tahun ini. Meski demikian, saham sektor ini tampaknya masih kekurangan daya tariknya.
Sampai dengan Senin (24/7/2023), emiten BUMN Karya seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) terpantau parkir di zona merah sepanjang tahun berjalan.
Saham WIKA, misalnya, melemah 38,50 persen sepanjang tahun berjalan atau secara year-to-date (YtD). Kondisi serupa juga diikuti PTPP yang turun 11,89 persen YtD, sedangkan WSKT anjlok 43,89 persen. Sebagai informasi, perdagangan saham WSKT dihentikan sementara sejak 8 Mei lalu.
Dari emiten konstruksi swasta, ada saham PT Acset Indonusa Tbk. (ACST) yang terpantau melemah 8,92 persen secara YtD. Selain itu, PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. (KRYA) juga melempem 84,12 persen YtD.
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina, mengatakan bahwa sektor konstruksi pada 2023 memang cukup menantang karena tersengat sejumlah faktor, mulai tingginya tingkat suku bunga hingga pilihan pembiayaan yang terbatas.
“Karena dari sisi suku bunga yang cukup tinggi, sehingga membuat beban bunga meningkat. Selain itu, opsi pembiayaan juga semakin terbatas dengan kebijakan moneter yang ketat,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (24/7/2023).
Selain itu, kehadiran warsa politik yang berlangsung sejak tahun ini dan bakal berlanjut hingga 2024 juga menjadi salah satu faktor penghambat.
5. Menerka Minat Warga Asing Beli Properti Residensial Tanah Air
Properti residensial terutama apartemen memperoleh angin segar dari kemudahan kepemilikan hunian bagi Warga Negara Asing (WNA). Selama ini, orang asing yang hanya diperbolehkan memiliki hunian yang hanya yang berada di atas tanah hak pakai dan wajib memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).
Namun nantinya, orang asing bisa memiliki hunian dengan cukup melampirkan dokumen keimigrasian berupa visa, paspor, atau izin tinggal. Orang asing ini diberikan hak kepemilikan satuan rumah susun (sarusun/apartemen) yang berdiri di atas hak guna bangunan selain hak pakai sebagaimana diatur sebelumnya. Sarusun di atas tanah HGB dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya.
Adapun aturan terkait kepemilikan hunian orang asing itu diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Beleid mengenai hunian orang asing sebelumnya diatur dalam PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan hingga saat initerdapat sejumlah sertifikat kepemilikan hunian WNA yang telah disalurkan.
“Sudah ada beberapa sertifikat hak pakai dan hak milik satuan rumah susun [apartemen] diterbitkan atas nama orang asing terutama di Batam dan Bali. Tahun 2023 ini, 36 sertifikat rumah susun untuk orang asing di Batam, 19 rumah tapak dan 17 apartemen,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (24/7/2023).
Berdasarkan data terbaru Kementerian ATR/BPN kepemilikan properti WNA pada periode 2017 hingga 2023 mencapai 131 properti. Adapun, pada 2017 hingga 2020 kepemilikan properti oleh WNA hanya mencapai 52 properti. Namun, setelah UU Cipta Kerja ditetapkan atau periode 2020 – 2023 ada peningkatan sebanyak 52 persen atau sebanyak 79 bidang.
“Melihat data tersebut, kepemilikan properti warga negara asing tidak mengalami peningkatan meskipun sudah banyak diberikan kemudahan,” katanya.
