Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Bank Indonesia (BI) dapat kembali memberikan surplus dan menambah pundi-pundi pendapatan negara setelah program berbagi beban atau burden sharing berakhir.
Dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I/2023, tercatat BI sudah tiga setengah tahun tidak menyumbang surplus.
Bukan tanpa sebab, BI bersama pemerintah menjalankan skema berbagi beban atau burden sharing untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19, sebagaimana tertuang dalam Perppu No 1/2020.
“BI tidak memberikan surplus selama 3,5 tahun semenjak 2020, karena BI menanggung sebagian burden sharing. Kami berharap BI bisa pulih dan memberikan surplus lagi,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, dikutip, Kamis (13/7/2023).
Kala itu, BI mendanai APBN untuk menyelamatkan keuangan negara dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
BI melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI untuk pembiayaan APBN berdasarkan UU No. 2/2020 mencapai Rp1.104,85 triliun selama periode 2020 hingga 2022.
Baca Juga
Dalam catatan Kementerian Keuangan, BI terakhir menyumbang surplus dan menambah kekayaan negara yang dipisahkan (KND) pada 2019 dengan nilai Rp30,1 triliun.
Sementara itu, total pendapatan KND yang bersumber dari dividen BUMN berhasil tumbuh 19,4 persen secara (year-on-year/yoy) pada semester I/2023.
“Untuk PNBP yang positif lainnya adalah dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan atau dividen BUMN yang tahun ini meningkat lagi menjadi Rp42,4 triliun,” tambah Sri Mulyani.
Meski tanpa tambahan pendapatan dari surplus BI, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata memproyeksi dividen BUMN akan menopang target PNBP 2023.
"Tahun ini akan cukup banyak itu dari dividen BUMN, target kita di APBN itu kan sekitar Rp49 triliun, kemarin saya lihat di dashboard sudah Rp59 triliun, sudah lumayan melampau target," ujarnya, Rabu (13/7/2023).
