Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis penerimaan pajak pada tahun ini akan kembali melampaui target bahkan cetak 'hattrick' tiga tahun berturut-turut.
Sri Mulyani mengapresiasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berpeluang mencetak 'hattrick' setelah 2 tahun terakhir juga menorehkan kinerja penerimaan yang sangat optimal di atas target APBN.
"Alhamdulillah, dua tahun terakhir penerimaan pajak kita berhasil melampaui target. Tax ratio kita berhasil tumbuh signifikan dari 9,21 persen pada tahun 2021 menjadi 10,39 persen pada 2022. Tahun 2023, kita tetap optimis penerimaan pajak akan kembali tercapai dan mencetak hattrick,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (13/7/2023).
Berdasarkan data APBN, realisasi penerimaan pajak pada 2022 adalah sebesar Rp1.716,8 triliun atau mencapai 115,6 persen dari target atau meningkat 34,4 persen secara tahunan.
Pada tahun sebelumnya, penerimaan pajak juga terkumpul sebesar Rp1.278,6 triliun melampaui target APBN 2021 atau tumbuh 19,26 persen dari periode 2020.
Sementara pada 2023, Sri Mulyani optimistis penerimaan pajak akan terkumpul sebesar Rp1.818,2 triliun atau mencapai 105,8 persen dari target APBN 2023.
Baca Juga
Sri Mulyani mengapresiasi capaian tax ratio yang tumbuh signifikan dari 9,21 persen pada 2021 menjadi 10,39 persen pada 2022, tertinggi dalam 7 tahun terakhir.
Di sisi lain, dia menegaskan bahwa pekerjaan rumah DJP dengan kondisi global saat ini semakin banyak dan tidak mudah. Oleh karenanya, Sri seluruh jajaran, terutama pimpinan diminta untuk semakin serius dan kompeten.
Sri Mulyani mengatakan pajak harus mampu menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut bisa tercapai jika institusi dan para jajarannya mau untuk terus berubah, memperbaiki diri, dan melakukan reformasi, termasuk melalui penerapan UU HPP dan Core Tax System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP).
Dia juga menggarisbawahi pentingnya pembentukan karakter pegawai pajak untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kejujuran, serta mendorong penguatan peran para pimpinan sebagai salah satu bagian dari sistem three lines of defence (tiga lapis pertahanan).
