Presiden Pengganti Jokowi
Executive Director of Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal A Budiyono menuturkan pemerintah saat ini tentunya berharap agar megaproyek dapat dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru. Namun, dari kacamata politik, dia menilai tidak mudah menggaransi harapan tersebut.
Pasalnya, proses pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia menganut presidensialisme, di mana Presiden terpilih memiliki visi dan misi lima tahunan (RPJMN). Meski visi capres tidak boleh menabrak UUD 1945 dan undang-undang, tetapi dalam prioritas pembangunan sangat dimungkinkan terjadinya inovasi dan modifiksi.
“Dua kata terakhir inilah yang kalau dibahasakan sederhana, adalah tergantung visi Presiden mendatang,” jelasnya.
Menurutnya, apabila nantinya Presiden terpilih berikutnya berasal dari koalisi pemerintah, kemungkinan besar megaproyek IKN akan berlanjut. Namun, apabila berasal dari kubu oposisi, keberlanjutan proyek tersebut masih dipertanyakan.
Selama ini, sebagian kalangan kerap mencari kambing hitam di balik mandeknya sejumlah proyek nasional pada saat pemerintahan berganti dengan alasan ketiadaan “GBHN Baru”. Dia berpendapat pemikiran semacam ini kurang tepat, mengingat “GBHN Baru” sudah ada dalam bentuk RPJPN dua puluh tahunan.
Dia menilai selama proyek tersebut realistis dan akuntabel, dia merasa tak perlu khawatir akan dihadang di parlemen atau lainnya.
Baca Juga
“Nah di sini justru seringkali kita melihat kelemahannya, di mana kerap kali pemerintah terkesan mengebut pembahasan UU di DPR, dan kurang melibatkan diskusi public yang cukup. Padahal tahapan itu harus dilakukan sebagai bagian dari fungsi check and balances. Selama semua plan dibuka ke publik, dan publik menilai baik, maka tak perlu khawatir akan perubahan pemerintah dan lainnya,” terangnya.
Tak hanya itu, selama perencanaan proyek berkualitas, peluang untuk gagal akan kecil, begitu juga sebaliknya. Dia kembali menegaskan tidak ada kewajiban Presiden terpilih baru untuk melanjutkan semua proyek eksisting yang sekarang berjalan. Begitu teorinya. Karena Presiden terpilih juga memiliki visi-misi sendiri sebagai penerjemahan dari RPJPN.
“Meski begitu tidak semua proyek akan dihentikan, tergantung manfaatnya. Dan biasanya presiden terpilih dari kubu mana pun berasal akan bersikap realistis dan berbicara dengan lembaga negara lainnya untuk menciptakan situasi yang kondusif dan keberlanjutan,” ujarnya.
