Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro meminta pemerintah untuk menertibkan penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran atau Pertamini di sejumlah daerah seiring masifnya bisnis Pertamina Shop (Pertashop) yang gulung tikar selama 1 tahun terakhir.
Komaidi mengatakan, kehadiran Pertamini yang menjamur di sekitar Pertashop membuat bisnis penjualan bensin dengan nilai oktan 92 (RON 92) atau Pertamax itu menjadi tidak kompetitif.
“Hal itu karena Pertabotol dan Pertamini dapat menjual BBM RON lebih rendah yang tidak dapat dilakukan oleh Pertashop,” kata Komaidi seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/7/2023).
Pertashop didesain dan ditujukan untuk memperluas akses BBM kepada wilayah-wilayah yang belum terjangkau SPBU. Karena itu, Pertashop umumnya lebih banyak tersebar di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang notabene dengan profil masyarakat berpendapatan lebih rendah dibandingkan masyarakat di perkotaan.
Dengan demikian, kata Komaidi, konsep bisnis untuk Pertashop perlu ditata ulang. Menurut dia, kebijakan untuk Pertashop yang hanya diperbolehkan menjual BBM RON tinggi tidak sesuai dengan segmen pasar yang menjadi target.
“Kebijakan yang hanya membolehkan Pertashop menjual BBM RON tinggi, sementara kegiatan usaha Pertabotol dan Pertamini tidak ditertibkan akan berdampak terhadap target minimal penjualan Pertashop tidak tercapai,” kata dia.
Baca Juga
Margin usaha niaga BBM seperti Pertashop pada umumnya telah ditetapkan dalam nilai tertentu untuk setiap liternya. Karena itu keberlangsungan bisnis niaga BBM termasuk bisnis Pertashop akan ditentukan oleh besaran volume penjualan yang dapat dilakukan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan DIY melaporkan terdapat 201 Pertashop dari 448 Pertashop mengalami kerugian signifikan sejak adanya disparitas harga yang lebar antara Pertamax dan Pertalite pada April 2022 lalu.
Ketua Paguyuban Pengusaha Pertashop Jateng dan DIY Gunadi Broto Sudarmo mengatakan, omzet bulanan yang dihimpun pengusaha turun drastis 90 persen selama lebih dari setahun akibat anomali harga Pertamax yang sebagian besar disetir oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia saat ini.
“Setelah ada disparitas harga Pertamax dan Pertalite mulai April itu omzet langsung turun drastis, itu di harga [Pertamax] Rp12.500 per liter omzetnya 16.000 liter per bulan, berlanjut ada fluktuasi harga sampai Rp14.500, ada yang Rp13.900 [Pertamax]. Sampai sekarang di harga Rp12.500, omzet Pertashop belum bisa kembali di saat harga Pertamax Rp9.000 dan Pertalite Rp7.650 per liter,” kata Gunadi saat audiensi dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Konsekuensinya, kata Gunadi, ratusan Pertashop akhirnya tutup dan merugi akibat disparitas harga Pertamax dan Pertalite yang kembali berlanjut hingga pertengahan tahun ini.
Malahan, dia mengatakan, beberapa pengusaha Pertashop belakangan khawatir atas adanya ancaman aset yang disita lantaran tidak sanggup lagi untuk membayar angusaran perbankan.
“Jumlah Pertashop dengan omzet kurang dari 200 liter per hari itu mencapai 47 persen dari keseluruhan,” kata dia.
Dengan demikian, dia meminta pemerintah untuk segera mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membatasi pembelian Pertalite yang dianggap berlebihan saat ini.
“Kami ingin segera disahkan revisi Perpres 191 Tahun 2014 karena sampai sekarang belum ada ketentuan mengenai Pertalite ini secara detail, beda dengan produk Solar, Biosolar sudah pasti di sana konsumennya sudah ada tertata,” kata dia.
Selain itu, dia meminta parlemen untuk mendorong disparitas harga BBM Pertamax dengan Pertalite maksimal berada di rentang Rp1.500 per liter di semua wilayah Indonesia.
.jpg?w=300&h=221)
