Bisnis.com, JAKARTA - Turunnya konsumsi listrik nasional pada 2020 akibat pandemi Covid-19 hingga tren pertumbuhan setrum yang tidak setinggi proyeksi disebut-sebut menjadi kendala utama penyebab target penyelesaian pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) kian molor.
Berita bertajuk Nasib Mengambang Megaproyek Pembangkit Listrik 35.000 MW menjadi salah satu pilihan editor Bisnisindonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah sajian menarik lainnya turut terhidang dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut ini sorotan Bisnisindonesia.id, Minggu (09/7/2023):
1. Nasib Mengambang Megaproyek Pembangkit Listrik 35.000 MW
Turunnya konsumsi listrik nasional pada 2020 akibat pandemi Covid-19 hingga tren pertumbuhan setrum yang tidak setinggi proyeksi disebut-sebut menjadi kendala utama penyebab target penyelesaian pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) kian molor.
Padahal, megaproyek pembangkit 35.000 MW yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 lalu, semula ditargetkan rampung pada 2019. Namun, dengan kondisi kelebihan pasok (oversupply) listrik nasional akibat ketimpangan antara pertumbuhan permintaan beban dan masuknya tambahan pasokan, membuat target penyelesaian proyek itu kembali molor.
“Kami kebebanan penambahan pasokan waktu itu diperkirakan 7 gigawatt [GW] di 2021, sedangkan di saat bersamaan penambahan beban [permintaan] ini hanya di Jawa 1,1 GW. Jadi ada kelebihan 6 GW. Tentu saja waktu itu diprediksi keuangan PLN akan ambruk dengan kondisi yang sangat sulit itu,” kata Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, dikutip Jumat (7/7/2023).
2. Menyiasati Perubahan Iklim dari Sektor Konstruksi
Kenaikan suhu global dan perubahan iklim yang terjadi akibat meningkatnya emisi karbon, menimbulkan bencana di seluruh belahan bumi ini. Untuk itu, berbagai kebijakan global guna mengontrol emisi karbon, didorong untuk segera diimplementasikan di seluruh dunia.
Di Indonesia, pada 2023 ini pemerintah telah menaikkan target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dari 29 persen menjadi 31,8 persen untuk menuju karbon netral di tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan tindakan kolektif dari semua pihak guna membangun ekosistem yang berdaya-guna.
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud menerangkan bahwa pada 2017 Indonesia masuk 10 negara penghasil karbon terbanyak di dunia. Indonesia menyumbang 275,4 megaton karbondioksida (mega-ton CO2), yang mana penyumbang terbesarnya adalah industri, termasuk pertanian, peternakan, dan konstruksi.
“Pemerintah tentunya punya tahapan-tahapan rencana jangka panjang untuk mengatasi hal ini. Masalah lingkungan ini juga masuk dalam 7 prioritas nasional rencana kerja pemerintah tahun 2024. Targetnya salah satunya adalah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,7 persen,” terang Nico dikutip Sabtu (7/8/2023).
3. Ganti Pucuk Pimpinan, TMMIN Bertekad Perbanyak Mobil Listrik
Warih Andang Tjahjono, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), memasuki masa purnabakti per 1 Juli 2023. Penggantinya, Nandi Julyanto bertekad membawa pabrikan tersebut mengembangkan lebih banyak produksi lokal mobil listrik, termasuk baterai.
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyampaikan bahwa Warih Andang Tjahjono memasuki masa purnabakti setelah menjabat sebagai Presiden Direktur PT TMMIN selama lebih dari 6 tahun, periode 1 April 2017 hingga 30 Juni 2023.
Sejak menjabat sebagai Presiden Direktur TMMIN pada 2017, Warih Andang Tjahjono merupakan presiden direktur berkewarganegaraan lokal pertama pada perusahaan afiliasi manufaktur Toyota di Asia Pasifik.
Berbagai pencapaian dan sejarah baru berhasil ditorehkan Toyota Indonesia di bawah kepemimpinannya, seperti pencapaian 2 juta unit ekspor mobil utuh bermerek Toyota, ekspor perdana ke Australia, dan produksi serta ekspor kendaraan elektrifikasi HEV, Kijang Innova Zenix Hybrid, dan Yaris Cross Hybrid, yang termasuk perakitan lokal baterai untuk kendaraan elektrifikasi di pabrik TMMIN.
4. Membandingkan Rasio Dividen 4 Bank Besar
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhir-akhir ini menyoroti besaran rasio dividen (dividend pay out ratio) yang diberikan industri perbankan kepada para pemegang saham. Dalam lima tahun terakhir, setidaknya sejumlah bank mencatatkan peningkatan rasio dividen mereka.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan raupan laba yang didapat bank sebaiknya tidak hanya dimanfaatkan untuk tebaran dividen dengan rasio yang besar. Ada sejumlah kebutuhan lain yang bisa dialokasikan dari raupan laba itu.
Apalagi, dengan berakhirnya program restrukturisasi kredit industri perbankan pada Maret 2024 mendatang, OJK mengimbau industri jasa keuangan mampu mempersiapkan penebalan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).
"Membentuk CKPN yang memadai dalam menjaga proses exit dari restrukturisasi kredit pasca-pandemi secara mulus. Terlebih lagi, semua itu terjadi di tengah risiko yang ditimbulkan oleh gejolak bank di berbagai negara," jelasnya dalam agenda Rapat Umum Anggota Ikatan Bankir Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.
5. Melobi China Agar Mau Investasi Sektor Bahan Obat di Indonesia
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menawarkan kerja sama di sektor farmasi dengan Republik Rakyat China (RRC) saat bertandang ke negeri Tirai Bambu.
Tawaran tersebut diajukan Agus saat mengikuti rangkaian acara China-Asean Forum on Emerging Industries 2023 pada 3 hingga 6 Juli 2023.
Agus menyebutkan, saat ini industri farmasi Indonesia masih mengandalkan bahan baku dari produk impor dikarenakan bahan baku obat dalam negeri belum dieksplorasi secara lebih mendalam.
Dalam hal ini, Politisi Partai Golkar tersebut mengharapkan adanya pengembangan investasi dari RRT atas bahan baku obat selain paracetamol.
“Sistem kesehatan Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia, menjangkau 240 juta penduduk dengan turnover value mencapai US$40 Miliar. Karenanya, pendalaman struktur industri farmasi sangat penting untuk dilakukan,” kata Agus dalam siaran pers, Jumat (7/7/2023).
