Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengevaluasi beberapa opsi kebijakan yang bersifat nontariff barrier untuk menjaga kinerja positif sektor manufaktur.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan, langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi gempuran barang-barang impor yang diprediksi menguat karena kondisi oversupply di negara produsen.
“Jadi, saat ini kami sedang mengevaluasi beberapa opsi kebijakan quick win yang bersifat nontariff barrier untuk mengantisipasi hal ini,” kata Agus kepada Bisnis, baru-baru ini.
Selain perlindungan dari gempuran impor, Agus mengatakan, pemerintah akan mempertahankan kebijakan-kebijakan yang memudahkan investasi serta penguatan hilirisasi industri.
Beberapa kebijakan yang dimaksud sudah diterapkan sebelumnya dalam pengaturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), bantuan pembelian motor listrik, serta kebijakan hilirisasi mineral.
“Pastinya, kami akan tetap waspada karena global masih belum kondusif,” ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, S&P Global merilis Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia naik ke level 52,5 pada Juni 2023. Naik 2,2 poin dari Mei 2023 yang berada di level 50,3.
PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2023 mampu berada di atas negara-negara Asean lainnya dengan rerata 51 poin.
PMI manufaktur Indonesia mampu mengungguli sejumlah negara, antara lain Malaysia 47,7, Myanmar 50,4, Filipina 50,9, Taiwan 44,8, Vietnam 46,2, Jepang 49,8, China 50,5, Korea Selatan 47,8, Inggris 46,2, dan Prancis 45,5.
Senada, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Manufaktur rilisan Kemenperin tercatat sebesar 53,93 pada Juni 2023. Naik 3,03 poin dari bulan sebelumnya, yakni 50,90.
Sementara itu, dunia usaha meminta pemerintah untuk terus mengendalikan tingkat inflasi guna mempertahankan kinerja industri manufaktur nasional di jalur positif.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, penurunan tekanan dari inflasi baru-baru ini meningkatkan keberanian pelaku usaha melakukan ekspansi.
“Dengan inflasi yang lebih terkendali, pemerintah membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi biaya usaha. Khususnya, untuk energi, logistik, suku bunga, serta tenaga kerja,” kata Shinta kepada Bisnis.
Dengan demikian, sambungnya, tingkat kepercayaan diri dunia usaha melakukan ekspansi produksi bisa lebih tinggi, meskipun kendala pertumbuhan permintaan global masih banyak.
Berdasarkan kondisi di lapangan, kata Shinta, kenaikan PMI manufaktur sebagian disebabkan karena dua faktor utama. Pertama, permintaan terhadap produk dari periode sebelumnya yang menumpuk.
Kedua, peningkatan permintaan baru pada masa libur-libur domestik, seperti Iduladha serta libur sekolah yang disinyalir menjadi tuas pengerek konsumsi domestik.
Namun, inflasi bukan satu-satunya instrumen yang perlu dikendalikan untuk mempertahankan tren positif kinerja manufaktur Tanah Air.
Pengusaha, kata Shinta, melihat pemerintah perlu memperketat supervisi impor barang konsumsi, serta peningkatan disiplin penegakan hukum untuk memperkecil kebocoran impor.
Selain itu, perlu pula penguatan kapabilitas intelijen perdagangan dan kemampuan dalam melakukan excercise trade remedies, terutama mengantisipasi tuduhan dumping dan subsidi dagang dari negara lain.
Dengan kata lain, dunia usaha melhat pekerjaan rumah pemerintah dalam mempertahankan catatan ekspansif industri manufaktur RI masih banyak. Sebab, masih ada tugas peningkatan kualitas produk dan efektivitas upaya promosi yang perlu dioptimalkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
