Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan fokus hilirisasi yang ditempuh pemerintah bukan hanya soal nilai tambah, tetapi juga sebagai bentuk kedaulatan negara.
Hal ini disampaikan Bahlil sebagai respons atas laporan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), yang meminta pemerintah Indonesia, untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor komoditas secara bertahap.
“Hilirisasi tidak hanya pada konteks nilai tambah, tetapi ini juga menyangkut kedaulatan. Tidak boleh negara kita diatur oleh negara lain,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, pekan lalu.
Tak cuma oleh negara, Bahlil juga menegaskan bahwa Indonesia juga tidak boleh diintervensi oleh lembaga ataupun institusi global terkait dengan kebijakan yang dijalankan negara.
“Tidak boleh juga institusi lain, apalagi institusi global menilai kita yang sudah bagus, dan tidak boleh ada standar ganda untuk orang memengaruhi persepsi dalam konteks sebuah kebijakan negara,” kata Bahlil.
IMF, lewat laporan bertajuk IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, meminta pemerintah menghapus pembatasan ekspor komoditas secara bertahap, dan analisis terkait cost-benefit dari kebijakan ini dilakukan secara berkala.
Baca Juga
Menurut IMF, reformasi struktural di dalam negeri sangat penting untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah dan harus sejalan dengan kebijakan untuk melakukan diversifikasi ekonomi.
IMF juga menilai pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan biaya yang harus ditanggung melalui program hilirisasi tersebut, termasuk dampak rambatan ke negara lainnya akibat kebijakan pelarangan ekspor komoditas.
Namun, Bahlil secara tegas menolak usulan tersebut. Dia mengatakan Indonesia akan tetap fokus menggenjot hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah bagi komoditas Tanah Air, serta mempertahankan larangan ekspor yang telah berjalan.
Hal ini dikarenakan hilirisasi telah memberikan nilai tambah bagi produk turunan nikel, sehingga turut berkontribusi pada nilai ekspor Indonesia. Ekspor besi dan baja yang sebelumnya hanya US$3,3 miliar pada 2017 kini melesat menjadi US$27,8 miliar tahun lalu.
Hilirisasi, kata Bahlil, juga memberikan efek signifikan terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia. Contohnya, neraca perdagangan Indonesia-China yang kini surplus US$1,3 miliar pada kuartal I/2023, dari sebelumnya defisit US$18 miliar pada 2016-2017.
“IMF jangan hanya ngomong ngawur. Dengan hasil hilirisasi ini, neraca perdagangan kita surplus sudah sampai 25 bulan sekarang dan neraca pembayaran kita mengalami perbaikan, serta mengalami surplus ini akibat hilirisasi,” pungkasnya.
