Bisnis.com, JAKARTA – Posisi utang pemerintah pada Mei 2023 tercatat Rp7.787,51 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 37,85 persen. Simak rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) untuk pemerintah terkait posisi utang.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pada Mei 2023 sebesar Rp7.787,51 triliun turun jika dibandingkan dengan posisi pada April 2023 yang mencapai Rp7.849,89 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,15 persen.
Jika dirincikan, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 89,04 persen. Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan utang senantiasa dilakukan secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal.
Dalam hal ini, International Monetary Fund atau IMF menilai bahwa risiko keberlanjutan utang pemerintah relatif terkendali dengan baik.
Dengan tingkat defisit yang kembali ditekan di bawah 3 persen dari PDB, IMF memperkirakan utang publik akan turun secara bertahap dari 40,1 persen terhadap PDB pada tahun 2022 menjadi 37,4 persen terhadap PDB dalam jangka menengah.
Menurut IMF, penurunan tersebut sebagian besar didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga atau yield differential yang relatif rendah.
Baca Juga
“The Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework [SRDSF] menunjukkan bahwa secara keseluruhan risiko tekanan utang pemerintah masih rendah,” tulis IMF dalam Article IV Consultation, dikutip Senin (3/7/2023).
Namun demikian, meski utang publik relatif rendah, pemerintah dinilai perlu memantau pasar keuangan global secara ketat mengingat dinamika global yang signifikan dan cepat.
Penurunan pangsa kepemilikan investor asing atas SBN di satu sisi meningkatkan profil utang pemerintah dengan mengurangi risiko rollover, namun di sisi lain hal ini meningkatkan saling ketergantungan antara pemerintah dan bank.
Kondisi tersebut dapat menyebabkan bank mengalami kerugian dan penurunan penyaluran kredit jika nilai pasar utang pemerintah menurun.
Pada akhir 2022, perbankan memegang 8,8 persen dari PDB dalam bentuk utang pemerintah, di mana 4,8 persen dari PDB telah terakumulasi sejak 2019.
IMF menyebutkan bahwa perbankan yang dibanjiri likuiditas sejauh ini menyerap tambahan utang pemerintah tanpa harus mengurangi pinjaman ke sektor swasta.
Kendati demikian, seiring dengan penyesuaian imbal hasil dengan kondisi pasar yang lebih normal dan BI juga mengakhiri pembelian surat utang di pasar primer, kapasitas bank untuk menyerap lebih banyak utang pemerintah menjadi terbatas jika investor asing lambat untuk kembali masuk ke pasar SBN.
Pasalnya, kepemilikan bank terhadap uang pemerintah yang sudah tinggi akan membatasi ruang gerak bank untuk bertindak sebagai pemodal residual bagi pemerintah dalam skenario terjadinya guncangan atau shock.
Oleh karenanya, IMF menilai mengembangkan basis investor domestik yang beragam, yang mencakup dana pensiun dan perusahaan asuransi, akan memperdalam pasar obligasi.
Selain itu, berlanjutnya komitmen pemerintah untuk menjaga pagu defisit, yang didukung oleh manajemen utang yang baik dan penyangga kas yang memadai, dinilai akan memastikan hubungan antara pemerintah dan bank tetap aman.
Posisi Utang Indonesia
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah kini bertengger di angka Rp7.787,51 triliun per Mei 2023. Dari jumlah ini, instrumen utang didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) dengan porsi 89,04 persen.
Posisi utang pemerintah pada Mei 2023 tercatat mengalami penurunan sebanyak Rp62,38 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.849,89 triliun.
Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Mei lalu mencapai 37,85 persen, atau lebih rendah 30 basis poin dari bulan sebelumnya.
Berdasarkan dokumen APBN Kita edisi Juni 2023, SBN tercatat menjadi instrumen yang mendominasi utang pemerintah dengan porsi sebesar 89,04 persen atau Rp6.934,25 triliun, sementara pinjaman baik dalam maupun luar negeri hanya 10,96 persen.
Adapun rincian utang SBN mayoritas berasal dari domestik, yang terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp5.594,92 triliun.
Sementara itu, utang berbentuk valuta asing mencapai Rp1.339,33 triliun dengan rincian SUN sebesar Rp1.040,39 triliun dan SBSN Rp298,94 triliun.
Adapun komposisi pinjaman tercatat mencapai Rp853,26 triliun. Mayoritas berasal dari pinjaman luar negeri senilai Rp829,17 triliun, sedangkan pinjaman dalam negeri Rp24,09 triliun.
Dengan komposisi utang ini, Kementerian Keuangan alias Kemenkeu menyatakan pemerintah terus mendukung terbentuknya pasar SBN domestik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang.
“Salah satu strateginya melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasik lingkungan [green sukuk] dan SDGs [SDG Bond dan Blue Bond],” tulis Kementerian Keuangan dikutip Kamis (29/6/2023).
