Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia tercatat pernah mencatat utang dengan nominal yang sangat besar kepada Dana Moneter Internasional atau IMF. Utang tersebut terjadi saat Indonesia dilanda krisis moneter pada 1998-1999.
Utang Indonesia kepada IMF pun diklaim telah lunas pada 2006 atau 17 tahun silam, pada pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum pak Jokowi, yaitu di zamannya pak SBY itu berhasil menyelesaikan utang kita kepada IMF, karena menurut kajian mereka juga mengatakan bahwa ini kaya lintah darat ibaratnya," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (1/7/2023).
Bahlil menyetujui pernyataan dari pemerintahan SBY yang mengatakan bahwa IMF serupa dengan 'lintah darat'. Menurutnya, tak sedikit kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.
Bukan tanpa sebab, Indonesia terpaksa harus meminjam dana kepada IMF pada krisis moneter 1998-1999.
Baca Juga
Kronologi Utang Indonesia ke IMF
Lepi T. Tarmidi, pada pidatonya dalam pengukuhan Guru Besar Madya FEUI pada Juni 1998, menyampaikan sebagai konsekuensi dari krisis moneter tersebut, Bank Indonesia pada 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar AS.
Akibatnya, Nilai tukar rupiah kemudian merosot dengan cepat dan tajam dari rata-rata Rp2.450 per dolar AS pada Juni 1997, menjadi Rp13.513 akhir Januari 1998.
Indonesia pun meminta bantuan IMF untuk mengembalikan kepercayaan terhadap rupiah, setelah rupiah terdepresiasi cukup dalam.
Untuk menunjang program penyehatan sektor keuangan, IMF mengalokasikan stand-by credit sekitar US$11,3 miliar selama tiga hingga lima tahun masa program.
Meski IMF memberikan bantuan, namun Indonesia merasa keberatan dengan prasyarat yang diajukan dan IMF. Setelah bernegosiasi, IMF dan Indonesia setidaknya menyetujui 50 butir reformasi ekonomi yang berisi pokok program seperti kebijakan makroekonomi, restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural.
Lepi mengkritik bantuan IMF terlalu seragam, padahal masalah yang dihadapi tiap negara tidak seluruhnya sama dan program IMF terlalu banyak mencampuri kedaulatan negara yang dibantu.
Salah satunya, saran IMF untuk menghapuskan subsidi BBM yang justru memperburuk situasi bagi rakyat kecil. Tindakan drastis ini sedikit-banyak telah membantu memicu terjadinya kerusuhan-kerusuhan sosial dan politik.
Meski demikian, Indonesia tetap membutuhkan bantuan dana dari IMF untuk bangkit dari keterpurukan akibat krisis moneter.
Besaran Utang Indonesia ke IMF yang Dilunasi SBY
Sementara itu, SBY menegaskan bahwa total utang Indonesia terhadap IMF mencapai US$9,1 miliar atau setara Rp136,5 triliun dengan nilai tukar saat ini (Rp15.000 per dolar AS).
Pernyataan tersebut disampaikan SBY melalui laman resmi Facebook pada 2015 silam sebagai bentuk klarifikasi atas kabar yang beredar bahwa pemerintah Indonesia belum melunasi utang ke IMG.
“Maaf demi tegaknya kebenaran, saya harus mengatakan bahwa seluruh utang Indonesia kepada IMF sudah kita lunasi pada 2006 yang lalu,” katanya dalam unggahan media sosial Facebook SBY.
Dikutip dari lama resmi BPKP, pemerintah Indonesia melunasi seluruh utangnya ke Dana Moneter Internasional atau IMF, setelah dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar US$3,2 miliar dollar pada Oktober 2006. Penyelesaian utang ini bakal menandai era kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih mandiri, yaitu lepas dari intervensi IMF.
"Kami mengatakan kepada IMF bahwa kami akan melunasi utang hari ini (Kamis kemarin). Sesuai mekanismenya, penyelesaian akan rampung dalam lima hari. Jadi minggu depan kita tidak punya utang lagi kepada IMF," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah kala itu
Menteri Keuangan era kepemimpinan SBY, Sri Mulyani Indrawati mengatakan percepatan pelunasan utang ke IMF sudah mempertimbangkan seluruh aspek perekonomian. Menurut Sri Mulyani, pemerintah memberi kepercayaan kepada BI untuk memperhitungkan seluruh aspek perekonomian yang terkait dengan percepatan pelunasan utang tersebut.
Menurutnya, selama ini komunikasi dan kesepakatan antara BI dan pemerintah sudah dilakukan. Pemerintah memberikan sepenuhnya pada BI dalam menjaga seluruh aspek. Sri Mulyani mengatakan percepatan pelunasan utang IMF sudah mempertimbangkan kondisi arus modal yang masuk ke Indonesia, cadangan devisa, serta kebutuhan pembiayaan.
"Semuanya sudah dipertimbangkan. Saya rasa, keputusan BI cukup baik, baik dari sisi waktu maupun jumlahnya. Pembayaran ini tidak akan memengaruhi keanggotaan Indonesia di IMF karena ini hanya pengembalian kembali bantuan mereka," ujar Sri Mulyani.
Pada Juni 2006, BI melakukan pembayaran tahap pertama utang ke IMF senilai US$3,75 miliar. Pembayaran tahap kedua awalnya akan dilakukan 2007. Namun, pelunasan utang dipercepat melihat kecukupan cadangan devisa yang pada akhir September 2006 mencapai US$42,35 miliar.
.jpg?w=300&h=221)
