Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku cukup geram dengan usulan Dana Moneter Internasional (IMF), yang meminta Indonesia untuk menyetop larangan ekspor komoditas.
Usulan tersebut tertuang dalam laporan bertajuk IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia. Melalui laporan ini, IMF meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor komoditas secara bertahap.
Menurut Bahlil, rekomendasi dari IMF terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia bukanlah barang baru. Saat krisis moneter 1998, dia menyebutkan IMF merupakan lembaga merekomendasikan resep pemulihan ekonomi Indonesia. Namun, resep itu rupanya tidak manjur.
“[Saat 1998] IMF merekomendasikan pertama industri-industri kita ditutup, contoh Dirgantara [PT Dirgantara Indonesia]. Bansos-bansos ditutup akibatnya daya beli masyarakat lemah. Di situlah cikal-bakal terjadinya deindustrialisasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Hasilnya, kata dia, rekomendasi yang disarankan IMF justru membuat pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lambat. Oleh karena itu dia geram ketika IMF kini kembali merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menghapus pembatasan ekspor komoditas.
“Jadi, justru saya menanyakan, apa maksud dari IMF menyampaikan ini? saran saya dia [IMF] mendiagnosa saja negara-negara yang hari ini lagi susah. Tidak usahlah campur-campur mengurus Indonesia,” kata Menteri Investasi.
Baca Juga
Dia pun secara tegas menolak usulan IMF dan memastikan kebijakan larangan ekspor komoditas untuk mendorong hilirisasi akan terus dijalankan oleh pemerintah Indonesia.
“Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kedua, larangan ekspor akan tetap kami lakukan,” ujar Bahlil.
Sebagaimana diketahui, misi investasi pada tahun ini difokuskan oleh pemangku kebijakan Indonesia untuk mengoptimalisasi penghiliran. Hal ini mengingat nilai investasi hilirisasi diperkirakan mencapai US$545,3 miliar dari 8 sektor prioritas dan 21 komoditas.
Mengacu pada Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Indonesia Tahun 2023 – 2035, delapan sektor prioritas tersebut adalah mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, serta kehutanan.
Sementara itu, 21 komoditas mencakup batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal, minyak bumi, gas, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rumput laut, dan garam.
Adapun, potensi investasi dari mineral dan batubara diperkirakan mencapai US$427,1 miliar, sementara minyak dan gas bumi US$67,6 miliar. Selanjutnya, sektor perkebunan, kelautan, perikanan, dan kelautan memiliki proyeksi nilai investasi sebesar US$50,6 miliar.
