Bisnis.com, JAKARTA– Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menerima audiensi jajaran pengurus Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) yang dipimpin oleh Ketua Umum H. Akhmad Ma’ruf Maulana, di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pengelola kawasan industri dalam mempercepat arus investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rosan menegaskan bahwa kawasan industri merupakan salah satu lokomotif utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah, kata Rosan, berkomitmen untuk memberikan berbagai kemudahan bagi investor, khususnya melalui percepatan perizinan, harmonisasi regulasi lintas kementerian, serta peningkatan infrastruktur pendukung.
“Kawasan industri adalah motor penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah akan terus memberikan dukungan nyata, termasuk percepatan layanan perizinan dan penyelesaian hambatan tata ruang, agar investasi di kawasan industri semakin kompetitif di pasar global,” ujar Menteri Rosan, dikutip pada Kamis (21/8/2025).
Dia menambahkan bahwa Presiden RI telah memberikan instruksi khusus untuk mempercepat integrasi sistem layanan investasi agar lebih transparan, efisien, dan ramah bagi pelaku usaha.
Baca Juga
Ketua Umum HKI, H. Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen pemerintah. Menurutnya, kawasan industri telah berperan signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dengan menyediakan lahan terintegrasi, fasilitas produksi, dan ekosistem investasi yang berdaya saing.
“HKI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah. Kami akan memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat investasi, mendorong hilirisasi industri, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Kami optimistis bahwa melalui sinergi ini, Indonesia mampu menarik lebih banyak investasi berkualitas yang berdampak positif bagi bangsa,” ungkap Maruf.
Dalam kesempatan ini HKI menyampaikan apresiasi lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2025 di mana PP ini memberikan mandat besar kepada BKPM untuk memperkuat peran strategisnya dalam mempercepat perizinan dan menciptakan kemudahan berusaha.
Dari sudut pandang pengusaha kawasan industri, untuk mendukung implementasi regulasi ini HKI berharap agar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berperan sebagai regulator yang efektif.
Selain itu, HKI berharap kolaborasi aktif antara BKPM dan pelaku kawasan industri. Hal lain yang juga diharapkan yaitu fasilitasi akses insentif dan promosi investasi.
Pertemuan ini juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari penyederhanaan regulasi, penyelesaian tumpang tindih tata ruang, hingga penguatan digitalisasi layanan investasi.
