Bisnis.com, JAKARTA – Posisi utang pemerintah pada Mei 2023 tercatat sebesar Rp7.787,51 triliun dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 37,85 persen.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pada Mei 2023 turun jika dibandingkan dengan posisi pada April 2023 yang mencapai Rp7.849,89 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,15 persen.
Jika dirincikan, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 89,04 persen.
Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan utang senantiasa dilakukan secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal.
Dalam hal ini, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menilai bahwa risiko keberlanjutan utang pemerintah relatif terkendali dengan baik.
Dengan tingkat defisit yang kembali ditekan di bawah 3 persen dari PDB, IMF memperkirakan utang publik akan turun secara bertahap dari 40,1 persen terhadap PDB pada tahun 2022 menjadi 37,4 persen terhadap PDB dalam jangka menengah.
Baca Juga
Menurut IMF, penurunan tersebut sebagian besar didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga atau yield differential yang relatif rendah.
“The Sovereign Risk and Debt Sustainability Framework [SRDSF] menunjukkan bahwa secara keseluruhan risiko tekanan utang pemerintah masih rendah,” tulis IMF dalam Article IV Consultation, dikutip Senin (3/7/2023).
Namun demikian, meski utang publik relatif rendah, pemerintah dinilai perlu memantau pasar keuangan global secara ketat mengingat dinamika global yang signifikan dan cepat.
Penurunan pangsa kepemilikan investor asing atas SBN di satu sisi meningkatkan profil utang pemerintah dengan mengurangi risiko rollover, namun di sisi lain hal ini meningkatkan saling ketergantungan antara pemerintah dan bank.
Kondisi tersebut dapat menyebabkan bank mengalami kerugian dan penurunan penyaluran kredit jika nilai pasar utang pemerintah menurun.
Tercatat, pada akhir 2022. perbankan memegang 8,8 persen dari PDB dalam bentuk utang pemerintah, di mana 4,8 persen dari PDB telah terakumulasi sejak 2019.
IMF menyebutkan bahwa perbankan yang dibanjiri likuiditas sejauh ini menyerap tambahan utang pemerintah tanpa harus mengurangi pinjaman ke sektor swasta.
Kendati demikian, seiring dengan penyesuaian imbal hasil dengan kondisi pasar yang lebih normal dan BI juga mengakhiri pembelian surat utang di pasar primer, kapasitas bank untuk menyerap lebih banyak utang pemerintah menjadi terbatas jika investor asing lambat untuk kembali masuk ke pasar SBN.
Pasalnya, kepemilikan bank terhadap uang pemerintah yang sudah tinggi akan membatasi ruang gerak bank untuk bertindak sebagai pemodal residual bagi pemerintah dalam skenario terjadinya guncangan atau shock.
Oleh karenanya, IMF menilai mengembangkan basis investor domestik yang beragam, yang mencakup dana pensiun dan perusahaan asuransi, akan memperdalam pasar obligasi.
Selain itu, berlanjutnya komitmen pemerintah untuk menjaga pagu defisit, yang didukung oleh manajemen utang yang baik dan penyangga kas yang memadai, dinilai akan memastikan hubungan antara pemerintah dan bank tetap aman.
