Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kini bertengger di angka Rp7.787,51 triliun per Mei 2023. Dari jumlah ini, instrumen utang didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) dengan porsi 89,04 persen.
Posisi utang pemerintah pada Mei 2023 tercatat mengalami penurunan sebanyak Rp62,38 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.849,89 triliun.
Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Mei lalu mencapai 37,85 persen, atau lebih rendah 30 basis poin dari bulan sebelumnya.
Berdasarkan dokumen APBN Kita edisi Juni 2023, SBN tercatat menjadi instrumen yang mendominasi utang pemerintah dengan porsi sebesar 89,04 persen atau Rp6.934,25 triliun, sementara pinjaman baik dalam maupun luar negeri hanya 10,96 persen.
Adapun rincian utang SBN mayoritas berasal dari domestik, yang terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp5.594,92 triliun.
Sementara itu, utang berbentuk valuta asing mencapai Rp1.339,33 triliun dengan rincian SUN sebesar Rp1.040,39 triliun dan SBSN Rp298,94 triliun.
Adapun komposisi pinjaman tercatat mencapai Rp853,26 triliun. Mayoritas berasal dari pinjaman luar negeri senilai Rp829,17 triliun, sedangkan pinjaman dalam negeri Rp24,09 triliun.
Dengan komposisi utang ini, Kementerian Keuangan alias Kemenkeu menyatakan pemerintah terus mendukung terbentuknya pasar SBN domestik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang.
“Salah satu strateginya melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasik lingkungan [green sukuk] dan SDGs [SDG Bond dan Blue Bond],” tulis Kementerian Keuangan dikutip Kamis (29/6/2023).
Peran transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN melalui sistem daring atau online juga akan didorong. Kemenkeu menilai hal tersebut mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi efektif, efisien, dan kredibel.
Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait dengan mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.
Hingga Mei 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia dinilai Kemenkeu masih cukup aman dengan rerata tertimbang jatuh tempo atau average time maturity (ATM) di kisaran 8 tahun.
