Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan percepatan investasi sektor prioritas telah terealisasi sebesar Rp39 triliun hingga 31 Mei 2023. Realisasi tersebut mencapai 22,12 persen dari total alokasi investasi untuk sektor prioritas pada 2023.
“Investasi #UangKita diharapkan akan memberikan multiplier effect [efek berganda] yang akan mendorong momentum pertumbuhan dan mengoptimalkan kinerja APBN,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan @smindrawati, Rabu (28/6/2023).
Secara rinci, investasi untuk klaster infrastruktur sebesar Rp22 triliun. Pemerintah membayar Rp12 triliun untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).
Hingga Mei 2023, pemerintah menyalurkan pembiayaan investasi untuk 82.361 unit rumah FLPP di 380 kota/kab.
Selain itu, Sri Mulyani juga merealisasikan pembayaran untuk proyek strategis nasional (PSN) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp10 triliun. Pembiayaan termasuk jalan tol, bendungan, pelabuhan, irigasi, air baku, jalur kereta api, IKN, dan kawasan strategis pariwisata nasional.
APBN juga dikeluarkan untuk klaster pendidikan melalui penyaluran dana abadi atau endowment fund Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) senilai Rp15 triliun.
Tercatat sebanyak 7.605 peserta ongoing program native LPDP. Penerima dari Kemendikbudristek sepanjang 2023 sebanyak 38.913 awardee. Penerima beasiswa dari Kemenag sebesar 26.575 awardee. Sedangkan riset ongoing sebanyak 1.282 proyek dan riset yang selesai dibiayakan sebesar 827 proyek.
Tak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia, investasi dari kas negara juga turut membantu masyarakat dunia yang membutuhkan, seperti pemberian bantuan vaksin sebanyak 1,58 juta dosis kepada penduduk Nigeria.
Penyaluran investasi melalui klaster kerja sama internasional tercatat sebesar Rp2 triliun. Realisasi tersebut melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), hubah untuk Timor Leste, Kep. Solomon, Fiji, Pakistan, Afghanistan, Palestina, Ethiopia, Sekretariat OACPS Asia Pasifik dan Afrika.
