Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah berupaya agar proyek Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci) sepanjang 206,65 Kilometer (Km) segera konstruksi.
Hingga saat ini, konstruksi tol Getaci belum dilakukan. Jadwal konstruksi tersebut mundur dari rencana awal yang seharusnya mulai dibangun pada akhir tahun lalu kemudian ditargetkan pada kuartal II tahun ini.
Konstruksi tol Getaci yang molor dikarenakan pemerintah bakal menggelar tender ulang proyek tol Getaci pada semester kedua tahun ini. Hal ini dikarenakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berencana untuk keluar dari konsorsium PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap (PT JGC) dalam pembangunan ruas tol Getaci.
Padahal, Tol Getaci ditargetkan selesai pada 2024 untuk tahap pertama dan ditargetkan secara keseluruhan dapat beroperasi pada 2029. Pembangunan Tol Getaci diperkirakan akan menghabiskan biaya investasi sebesar Rp56,20 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun yang terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
Berita tentang Tol Getaci menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Jumat (9/6/2023). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Baca Juga
Angin Segar dari Prinsipal Mobil Jepang
Meski bertatus sebagai pasar terbesar mobil di Asia Tenggara, Indonesia masih kalah jauh soal jumlah produksi dari Thailand. Lawatan ke Jepang dimanfaatkan Menperin untuk mendorong pabrikan memacu lagi performa produksi dan ekspor.
Berdasarkan data Asean Automotive Federation (AAF), penjualan mobil baru di Indonesia sepanjang tahun lalu mencapai 1.048.040 unit, unggul dari Thailand yang hanya menerakan angka 849.388 unit.
Akan tetapi, dari sisi produksi Thailand berhasil jauh meninggalkan Indonesia. Produksi mobil di Thailand mencapai 1.883.515 unit, sementara Indonesia tertinggal di angka 1.470.146 unit.
Kenapa produksi Thailand lebih besar? Jawabannya adalah karena performa pengapalan produk otomotif Negeri Gajah Putih ke pasar dunia itu lebih besar. Volume ekspor mobil Thailand sepanjang tahun lalu mencapai lebih dari 1 juta unit.
DPR Realistis, Sri Mulyani Legowo
Pemerintah dan Komisi XI DPR dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2024 menyepakati asumsi dasar ekonomi makro. Menariknya, DPR meminta pemerintah lebih realistis atau rasional dalam menentukan target-target ekonomi pada tahun depan, terutama menyoal target pertumbuhan ekonomi.
Dalam rapat membahas hasil panitia kerja (panja) pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pemerintah dan DPR menyepakati perubahan target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3%-5,7% menjadi 5,1%-5,7%. Hal ini disebabkan sektor utama pendorong PDB yang diestimasi melandai pada tahun depan, baik konsumsi rumah tangga, investasi, maupun ekspor.
Konsumsi masih menghadapi tantangan dari sisi tekanan inflasi yang berisiko menggerus daya beli masyarakat, sementara ruang fiskal lebih ketat dibandingkan dengan 2020—2022. Adapun, investasi diprediksi terhambat karena pelaku usaha melakukan wait and see hingga terbentuknya pemerintahan baru. Sementara itu, kinerja ekspor tertekan oleh normalisasi harga komoditas.
Di sisi lain, secara historis pertumbuhan ekonomi pada tahun transisi selalu turun sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019. Inilah yang kemudian melandasi Komisi XI DPR meminta pemerintah lebih realistis dalam memasang angka sasaran ekonomi tahun depan.
Titik Terang Rencana Konstruksi Tol Getaci Usai Konsorsium Bubar
Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono menambahkan proses tender ulang proyek jalan Tol Getaci ditargetkan dapat terlaksana pada semester kedua tahun ini. Pihaknya saat ini masih mempersiapkan proses lelang ulang, namun dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Saat ini sedang persiapan untuk lelang ulang Getaci. Segera, rencana di tahun ini juga. Iya semester 2/2023, seperti itu rencananya,” katanya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menambahkan pihaknya baru menerima dokumen lelang ulang jalan Tol Getaci yang sebelumnya mengalami putus kontrak. Saat ini tengah mengkaji lingkup proyek yang akan dilelangkan ulang.
“Baru masuk ke kita, katakan selama sebulan kita selesaikan kajiannya, terus kita deliver ke BPJT untuk dilelang, kuartal III akhir sudah bisa dilelang,” ucapnya.
Jurus Kementerian BUMN Perbaiki Neraca Korporasi Pelat Merah
Rencana pemerintah untuk membatasi penerbitan surat utang oleh BUMN bakal secara signifikan menurunkan jumlah surat utang korporasi yang beredar di masa mendatang. Namun, langkah tersebut sekaligus menjadi solusi bagi tingginya risiko surat utang BUMN akhir-akhir ini.
Rencana untuk memperketat penerbitan surat utang oleh perusahaan pelat merah tersebut disuarakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kementerian BUMN akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan langkah ini.
Rencana pemerintah ini tampaknya sangat beralasan. Akhir-akhir ini, BUMN yang terkait dengan pembangunan infrastruktur nasional, yakni BUMN Karya beserta anak usahanya, tengah diliputi oleh kasus pengetatan neraca keuangan.
Pembangunan infrastruktur besar-besaran selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mendorong akselerasi penggalangan modal kalangan BUMN Karya, tidak saja melalui emisi saham baru dan penyertaan modal negara (PMN), tetapi juga melalui utang.
Ancang-Ancang Fintech Anyar Ikut Berebut Kue Bisnis
Ancang-ancang pencabutan moratorium kebijakan perizinan finansial teknologi atau fintech peer-to-peer (P2P) lending terus diserukan seiring dengan kinerja industri yang berangsur membaik. Kebijakan ini kembali membuka kesempatan bagi pemain baru untuk berebut kue bisnis.
Adapun pencabutan moratorium tersebut diperkirakan akan dilakukan paling lambat pada kuartal III/2023. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono menyebut tujuan dari moratorium tersebut untuk menyempurnakan sistem pengawasan di industri fintech P2P lending.
“Untuk memberi waktu dan menyempurnakan sistem pengawasan dan memastikan peningkatan kualitas dan layanan dari industri P2P lending,” kata Ogi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Mei 2023.
Pencabutan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan ekuitas minimum hingga 4 Juli 2023. “Kalau itu masih besar [ekuitas], kami akan pertimbangkan kembali untuk segera membuka moratorium P2P lending,” ujarnya.
