Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) sudah menunggu realisasi rencana harga rumah subsidi naik mulai Juni 2023.
Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Ekajaya mengatakan setelah 3 tahun lebih menunggu, pihaknya berharap penyesuaian harga rumah subsidi tahun ini dapat terealisasi dengan nilai yang sepadan dengan inflasi.
"Tentu kami menyambut baik jika Juni ini turun penyesuaian harga yang sudah lama kami perjuangkan. Semoga nilai penyesuaiannya juga seperti yang kami harapkan," kata Bambang, Rabu (31/5/2023).
Menurutnya, harga bangunan yang telah melonjak 90 persen sepanjang 3 tahun ke belakang memicu kenaikan ongkos produksi rumah subsidi. Namun, kondisi tersebut tak diringi dengan aturan harga jual rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Adapun, REI yang anggotanya didominasi oleh pengembang rumah subsidi pun terus mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaiaian harga. Sebab, harga jual saat ini tak memberikan margin keuntungan jika dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan.
"Seharusnya sudah tidak ada hambatan lagi, karena sudah dibahas lebih dari 7 bulan yang lalu dan nilai kenaikan relatif tidak besar," ujarnya.
Sejumlah asosiasi perumahan, termasuk REI, telah berdialog dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku pembuat kebijakan terkait penyesuaian harga rumah subsidi. Adapun, BKF menawarkan kenaikan sebesar 5 persen, sedangkan usulan dan kesepakatan bersama Kementerian PUPR sejak awal yakni 7 persen.
Sebenarnya, angka tersebut masih di bawah dari usulan para pengembang, yaitu 13 persen. Namun, pengembang menilai kenaikan 7 persen masih lebih baik jika dibandingkan tetap mempertahankan harga dengan kondisi saat ini.
Kendati demikian, pihak REI mengaku akan menerima angka penyesuain tersebut saat ini untuk mempercepat kesepakatan dan dikeluarkannya batasan harga baru. Selanjutnya, para pengembang akan kembali mendesak kenaikan secara bertahap.
Di sisi lain, Bambang menilai dengan penyesuaian harga rumah subsidi yang dilakukan pemerintah, maka investasi pengembang untuk memproduksi rumah subsidi pun akan meningkat.
"Otomatis [meningkat], itu menjadi pemicu kami untuk mengejar target yang tertunda," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan aturan harga rumah subsidi terbaru akan segera dikeluarkan pada Juni 2023.
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Matoyoedo, mengatakan proses pembentukan aturan baru harga jual rumah subsidi berlangsung alot antarkementerian sehingga pemerintah membutuhkan waktu lebih panjang untuk menerbitkan aturan tersebut.
Untuk diketahui, rencana penyesuaian harga rumah subsidi agar sejalan dengan inflasi telah bergulir sejak tahun lalu. Namun, realisasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR tak kunjung diteken.
"Proses ini sudah berjalan cukup lama dan sudah mendekati ujung. Diharapkan dari hasil pembicaraan dengan Kemenkeu, Juni akan keluar PMK nya," kata Haryo di Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Dalam hal ini, pihaknya mengakomodir masukan dari pengembang rumah subsidi untuk perhitungan nilai jual bebas PPN. Haryo menegaskan, PUPR telah melakukan diskusi perhitungan dan dipastikan akan terbit Juni 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
