Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia Gas Society (IGS) menilai pembatasan kuota alokasi gas bumi oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN menjadi langkah tepat di tengah penurunan pasokan gas bumi dari hulu migas.
Senior Advisor Indonesia Gas Society (IGS) Salis S. Aprilian mengatakan selain untuk menjaga keandalan infrastruktur berkelanjutan, pengenaan kuota gas juga untuk menjaga keekonomian dan aspek komersial komoditi dalam rangka energi transisi menuju Net Zero Emission (NZE).
"Menurut saya, [kebijakan PGN] sudah tepat. Alasannya bukan hanya masalah teknis, tetapi PGN juga perlu sampaikan bahwa terdapat aspek penting lainnya yaitu keekonomian dan komersial," kata Salis, dikutip Jumat (17/5/2024).
Salis menerangkan, secara teknis PGN yang selama ini mengelola midstream industri gas mesti mengatur agar rantai pasok berjalan mumpuni dan berkelanjutan.
Apalagi, jaringan infrastruktur pipa gas seperti dimiliki PGN memiliki tekanan dengan standar pengaliran tertentu supaya tetap aman dan andal.
Di samping itu, dari sisi keekonomian dan komersial, PGN yang bisnisnya mengelola aset infrastuktur untuk mengalirkan gas dari hulu ke hilir memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga kemanfaatan energi ini secara luas.
Baca Juga
Salis juga menerangkan bahwa dalam perjanjian gas ada pihak-pihak yang akan terkena skema 'take or pay' dan/atau 'deliver or pay'.
"Artinya, kalau PGN masih tergantung kegiatan hulu dari KKKS [Kontraktor Kontrak Kerja Sama], maka PGN harus pandai-pandai menjaga kestabilan pasok ke sisi hilir, yakni pelanggan gas untuk industri yang memang membutuhkan untuk bahan baku dan bahan bakar," terangnya.
Pada saat yang sama, PGN juga mesti memikirkan adanya potensi kelanjutan program pemerintah terkait harga gas murah untuk industri yang dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Dalam hal ini, PGN terdampak di beberapa ruas pipa transmisi dan distribusinya. Menurut Salis, program HGBT juga sangat penting untuk tidak mengabaikan aspek keekonomian dan komersial gas bumi.
"Kebijakan HGBT dalam masa transisi ini harus dapat meningkatkan dan menguatkan daya saing industri hilir, dengan langkah yang lebih berkeadilan," tuturnya.
Terkait dengan penurunan produksi minyak dan gas bumi, Salis menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Dia menilai perlu ada upaya awal untuk mengantisipasi rantai pasok di hulu
Dia mewanti-wanti berbagai pihak untuk tidak terlena dengan temuan eksplorasi gas yang besar akhir-akhir ini. Apalagi tidak lantas ditindaklanjuti dengan perencanaan eksploitasi dan produksi yang memadai untuk dapat segera dimanfaatkan.
"Cukup dimaklumi bahwa perusahaan hulu migas memerlukan stimulasi kebijakan dan kepastian bisnis agar temuan eksplorasinya terjamin mendapatkan pasar yang menguntungkan," ungkapnya.
Terlebih untuk temuan cadangan gas bumi. Dengan biaya eksplorasi dan produksi yang sama dengan minyak bumi, Salis mengungkapkan, ternyata harga komersialnya jauh berbeda.
"Apalagi ditambah regulasi harga gas yang belum berpihak pada semua sektor hulu, tengah, hilir,” paparnya.
Maka, kebijakan pembatasan alokasi yang dilakukan PGN saat ini semestinya mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Apalagi, gas bumi sebagai energi fosil yang bersih sangat diandalkan dalam program energi transisi menuju NZE.
"Kebijakan pembatasan kuota gas masih masuk akal apabila dibarengi dengan informasi yang transparan, sambil menunggu pembangunan infrastraktur LNG untuk mengansipasi turunnya produksi gas nasional," pungkasnya.
