Bisnis.com, JAKARTA - Delapan hari lagi Amerika Serikat (AS) akan mendekati tenggat waktu pembayaran utang. Partai Republik dan Demokrat masih belum mencapai kesepakatan, sehingga nasib pagu utang AS masih buntu.
Bukan hanya dapat memberikan dampak atau pengaruh bagi perekonomian global, pihak yang paling dekat dan paling terdampak dari skenario ini adalah masyarakat Amerika sendiri. Lantas bagaimana dampak yang akan mereka rasakan?
Mengutip dari Reuters, Rabu (24/5/2023), jika kesepakatan antara Kongres AS dan Gedung Putih belum mencapai titik temu, Menteri Keuangan Janet Yellen mengigatkan bahwa setelah tanggal 1 Juni Departemen Keuangan mulai tidak dapat melakukan pembayaran kewajibannya.
Pada momen tersebut, AS akan berada dalam tekanan berat untuk terus melakukan pembayaran obligasi AS yang menopang sistem keuangan global. Jika pembayaran tidak dilakukan, maka memicu anjloknya Wall Street.
"Ini akan benar-benar bencana besar," ucap ekonom di Moody's Analytics, Mark Zandi.
Jika Departemen Keuangan kemudian dapat membayar pemegang obligasi tepat waktu, ketidakberesan politik yang menyebabkan krisis akan menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap prospek ekonomi Amerika.
Baca Juga
Nantinya hampir semua kepemilikan milik warga Amerika mulai dari rumah hingga portofolio pensiun akan turun. Hal ini diutarakan oleh Zandi contohnya terjadi penurunan pada harga saham, nilai properti komersial dan harga rumah.
Selain itu, suku bunga akan meningkat. Jika ini terjadi maka membeli rumah, mobil atau meminjam uang untuk memulai bisnis semakin sulit.
Beberapa hari kemudian, kekacauan finansial akan menempatkan ekonomi di jalur resesi.
Dampak Gagal Bayar Utang
Pada 1 Juni, kantor dokter, rumah sakit dan perusahaan asuransi seharusnya menerima sekitar US$47 miliar atau setara dengan Rp699 triliun dalam pembayaran Medicare. Jika AS gagal membayar utangnya, maka mereka menjadi pihak pertama yang tidak mendapatkan pembayaran.
Medicare sendiri mendanai sekitar seperlima perawatan kesehatan AS. Jika tidak dibayar maka dokter tidak memiliki dana untuk membayar staf, tagihan, kesulitan dalam penjadwalan operasi dan prosedur lain akan terganggu.
"Semakin lama ini berlangsung, semakin mengganggu dampaknya," ujar ahli kebijakan kesehatan di kelompok riset KFF, Tricia Neuman.
Pada 2 Juni, 25 persen pensiunan negara tidak menerima pembayaran Jaminan Sosial senilai US$25 miliar atau Rp372 triliun. Selain itu, pembayaran dapat berhenti untuk kontraktor pemerintah termasuk US$1 miliar atau setara Rp14,8 triliun yang seharusnya dibayarkan kepada kontraktor pertahanan.
Pada tanggal 9 Juni, gaji sebesar US$4 miliar atau Rp59 triliun bagi sebagian dari 2 juta anggota tenaga kerja federal tidak dapat dibayarkan. Sekolah yang mengharapkan pendanaan federal sebesar US$1 miliar atau Rp14,8 triliun mungkin juga tidak dapat mereka terima.
Bukan hanya itu, pembayaran lain juga akan mengalami perlambatan yang signifikan. Kekhawatiran masyarakat atas kelayakan kredit negara juga dapat merusak nilai tabungan hidup orang-orang.
"Satu hari penundaan untuk pemeriksaan Jaminan Sosial mereka, dan yang lainnya adalah penurunan 20 persen pada 401(k) mereka," ucap direktur kebijakan ekonomi di Pusat Kebijakan Bipartisan, Shai Akabas.
Kemudian setelah beberapa minggu, PHK massal akan terjadi dan biasanya datang dengan resesi. Selain itu, ratusan miliar dolar dalam pengeluaran federal dapat ditahan dari perekonomian.
