Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, yang saat ini terpecah, meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk menangguhkan pagu utang senilai US$31,4 triliun pada Rabu (31/5/2023).
Melansir dari Reuters, Kamis (1/6/2023), DPR meloloskan RUU tersebut dengan dukungan mayoritas dari Partai Demokrat dan Republik untuk mengatasi oposisi yang dipimpin oleh kaum konservatif garis keras dan menghindari bencana gagal bayar utang.
Dalam pemungutan suara, DPR yang dikendalikan oleh Partai Republik memberikan suara 314-117 untuk mengirim undang-undang ke Senat, dan menyerahkannya Presiden Joe Biden sebelum tenggat waktu Senin (5/6/2023).
"Kesepakatan ini adalah kabar baik bagi rakyat Amerika dan ekonomi Amerika. Saya mendesak Senat untuk mengesahkannya secepat mungkin sehingga saya bisa menandatanganinya menjadi undang-undang,” kata Biden usai pemungutan suara.
Langkah tersebut, yang berawal dari hasil kompromi antara Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy, mendapat tentangan dari 71 anggota Partai Republik garis keras. Meski cukup untuk memblokir partisan, tetapi 165 anggota DPR Partai Demokrat mendukung RUU tersebut.
Partai Republik menguasai DPR dengan mayoritas tipis 222-213. RUU tersebut menangguhkan atau menghapus sementara batas pinjaman pemerintah federal hingga 1 Januari 2025.
Baca Juga
Selama rentang waktu tersebut, Biden dan Kongres dapat mengesampingkan masalah yang berisiko secara politik hingga setelah pemilihan presiden November 2024 mendatang.
Kondisi tersebut juga akan membatasi sebagian pengeluaran pemerintah selama dua tahun ke depan, mempercepat proses perizinan untuk proyek energi tertentu, menarik kembali dana Covid-19 yang tidak terpakai dan memperluas persyaratan kerja untuk program bantuan pangan ke penerima tambahan.
Di sisi lain, anggota Demokrat Progresif, yang bersama dengan Biden telah menolak negosiasi mengenai plafon utang, menentang RUU tersebut karena beberapa alasan, termasuk persyaratan kerja baru dari beberapa program anti-kemiskinan federal.
"Partai Republik memaksa kita untuk memutuskan orang Amerika yang rentan mana yang akan makan atau mereka akan membuat kita gagal bayar. Itu benar-benar salah," kata Perwakilan Demokrat Jim McGovern.
Selasa malam (30/5/2023), Kantor Anggaran Kongres non-partisan mengatakan undang-undang itu akan menghasilkan penghematan US$1,5 triliun selama satu dekade.
Lebih rendah dari yang ditargetkan oleh Partai Republik dalam RUU yang mereka lewati DPR pada bulan April sebesar US$4,8 triliun dan juga di bawah defisit US$3 triliun yang akan dikurangi anggaran yang diusulkan Biden selama waktu itu melalui pajak baru.
RUU Menuju Senat
Di Senat, pemimpin kedua partai mengatakan mereka berharap untuk memberlakukan undang-undang tersebut sebelum akhir pekan. Tetapi potensi penundaan suara amandemen dapat memperumit masalah.
Perdebatan dan pemungutan suara di Senat dapat berlangsung hingga akhir pekan, terutama jika salah satu dari 100 senator mencoba memperlambat jalannya.
Senator Partai Republik garis keras Rand Paul, yang telah lama dikenal karena menunda pemungutan suara penting di Senat, mengatakan dia tidak akan menunda pengesahan jika diizinkan untuk menawarkan amandemen untuk pemungutan suara.
Senator Bernie Sanders, seorang independen progresif dari partai Demokrat, mengatakan dia akan menentang RUU tersebut karena dimasukkannya saluran energi dan persyaratan kerja tambahan.
"Saya tidak bisa, dengan hati nurani yang baik, memilih kesepakatan plafon utang," kata Sanders di Twitter.
Kesepakatan itu meninggalkan infrastruktur khasnya dan undang-undang energi hijau sebagian besar tetap utuh, dan pemotongan pengeluaran serta persyaratan kerja jauh lebih sedikit daripada yang dicari oleh Partai Republik.
Partai Republik berpendapat bahwa pemotongan pengeluaran yang tajam diperlukan untuk mengekang pertumbuhan utang nasional.
Sebagian besar penghematan akan dilakukan dengan membatasi pengeluaran untuk program-program domestik seperti perumahan, pendidikan, penelitian ilmiah, dan bentuk pengeluaran "diskresioner" lainnya. Pengeluaran militer akan dibiarkan meningkat selama dua tahun ke depan.
Kebuntuan plafon utang mendorong lembaga pemeringkat untuk memperingatkan bahwa mereka mungkin menurunkan peringkat utang AS, yang menopang sistem keuangan global.
Lembaga pemeringkat kredit DBRS Morningstar menempatkan Amerika Serikat dalam peninjauan untuk kemungkinan penurunan peringkat minggu lalu, menggemakan peringatan serupa oleh Fitch, Moody's, dan Scope Ratings.
Agensi lain, S&P Global, menurunkan peringkat utang AS menyusul kebuntuan plafon utang serupa pada 2011 selama perpecahan partisan serupa dengan presiden Demokrat dan mayoritas Senat dan DPR mayoritas Republik.
