Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan para menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Presiden Joko Widodo meningkatkan kualitas belanja mengingat pagu yang disediakan pada tahun sangat besar. Pagu belanja pada APBN 2023 ini mencapai Rp3.061 triliun.
Sri Mulyani mengingatkan para Menteri dan Kepala Lembaga mendorong lembaga yang dipimpinnya memfokuskan perencanaan hingga pelaksanaan penganggaran, pada prioritas belanja yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tahun 2023 adalah tahun terakhir [pemerintahan] Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin…Ini adalah tahun yang menentukan, banyak tujuan pembangunan telah dan berhasil kita capai, namun kita menghadapi situasi yang sering tidak terkontrol, terjadinya pandemi, perubahan geopol, ini memang akan sangat menentukan,” katanya di acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023, Rabu (17/5/2023).
Tidak hanya di dalam pengelolaan anggaran, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa penting juga pada level birokrasi K/L untuk dapat mengikuti prioritas yang telah ditetapkan oleh Jokowi, serta dijalankan secara konsisten.
“Tidak hanya sekedar retorika, tapi menjalankan melalui APBN-nya, anggarannya,” tegasnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga mendorong belanja K/L seefisien mungkin dan berfokus pada dampak atau output yang dihasilkan terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga
“Ini yang menjadi tantangan bagi kami di Kementerian Keuangan bersama dengan Bappenas nanti untuk bisa membuat sistem penganggaran yang semakin mudah, tidak menyita waktu untuk urusan birokrasi, tapi waktu akan difokuskan pada hasil dan dampak,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia juga mendorong K/L agar bisa menciptakan value for money dari belanja yang telah dimanfaatkan, yaitu menghasilkan output yang jauh lebih besar.
“Apalagi di daerah atau di bidang yang dianggap berisiko tinggi, yang mana swasta tidak berani masuk, mungkin pemerintah perlu masuk dulu, baru kegiatan ekonominya bergerak, baru pemerintah bisa memberikan ruangan itu pada swasta, sehingga anggaran pemerintah tidak perlu paling depan dan dominan,” tuturnya.
Dia menambahkan, belanja kreatif dan penciptaan value for money di K/L tersebut masih sangat minim. Oleh karena itu, kompetensi untuk belanja secara kreatif, inovatif, hingga menciptakan lapangan kerja, perlu terus didorong.
