Bisnis.com, JAKARTA – Hingga saat ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum mengeluarkan rekomendasi untuk impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang untuk menggantikan 10 rangkaian kereta yang akan pensiun pada akhir 2023.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan dalam menanggapi permintaan PT KCI ini, hingga saat ini pihaknya masih mengikuti keputusan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurutnya, dalam hasil audit BPKP tersebut, sudah dijelaskan tidak adanya restu untuk impor KRL, bahkan Agus mengatakan hal tersebut juga sudah disepakati di dalam rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah menteri.
"Yang pasti kita belum keluarkan rekomendasi untuk impor KRL tersebut," kata Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Selasa (9/5/2023).
Namun, Agus tidak menampik kemungkinan pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi impor KRL ini jika BPKP kemudian beralih haluan dan menyepakati untuk melakukan importasi ini.
"Kalau mereka mengatakan belum, ya kita belum lakukan impor KRL tersebut" tambah Agus.
Baca Juga
Sebelumnya, dalam menanggapi opsi impor darurat KRL pada tahun ini yang disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menuturkan, pihaknya tidak mengenal adanya istilah impor darurat dalam permasalahan importasi rangkaian kereta ini.
“Gini ya, kita tidak mengenal istilah impor darurat. Sekali lagi seperti yang disampaikan Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang, kita berpijak pada kesepakatan rapat koordinasi sama Menko Marinves, Menperin, bahwa hasil review BPKP yang jadi patokan,” jelas Febri saat ditemui di Kantor Kemenperin baru-baru ini.
Terkait kemungkinan BPKP akan menyetujui impor darurat ini, Febri menuturkan pihaknya akan tetap berpatokan pada keputusan BPKP. Meskipun di sisi lain, dia juga mempertanyakan istilah impor darurat ini, lantaran menurutnya hal ini tidak tertuang dalam perundang-undangan.
Salah satu alasan BPKP tidak merekomendasikan impor rangkaian kereta lantaran jumlah armada KRL yang dinilai masih memadai.
Dalam catatan Bisnis.com, Rabu (6/4/2023), BPKP menjelaskan bahwa dari KRL yang beroperasi saat ini adalah sebanyak 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang aktiva tetap diberhentikan beroperasi, dan 36 unit yang dikonservasi sementara.
Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto mengatakan overload saat ini memang terjadi pada jam sibuk. Namun, secara keseluruhan okupansi 2023 itu adalah 62,75 persen, dan untuk 2024 diperkirakan masih 75 persen, serta pada 2025 menjadi 83 persen.
BPKP juga membandingkan pada 2019 jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 yang mampu melayani 336,3 juta penumpang. Adapun, pada 2023 dengan jumlah penumpang diperkirakan 237,6 juta penumpang, jumlah armada yang ada adalah 1.114 unit.
"Jadi di 2023 jumlah armadanya lebih banyak, tapi estimasi penumpangnya tetap jauh lebih sedikit dibandingkan 2019 yang jumlah armadanya lebih sedikit. Rata -rata jumlah penumpang sekarang sekitar 800.000 per hari, pada peak hour bisa mencapai di atas 900.000. Ini masih lebih kecil dibandingkan 2019 jumlah penumpangnya 1,1 juta," kata Septian.
