Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Impor KRL Bekas, Luhut Pilih Buatan Dalam Negeri

Menko Maritim dan Investasi Luhut lebih memilih buatan dalam negeri terkait dengan rencana impor KRL bekas.
Rangkaian kereta rel listrik (KRL) yang dikelola oleh anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) berada di dipo kereta, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha
Rangkaian kereta rel listrik (KRL) yang dikelola oleh anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) berada di dipo kereta, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan rencana impor rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang masih terus dibahas.

Luhut menjelaskan, saat ini dirinya dan instansi-instansi terkait masih membahas rencana tersebut dan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski demikian, Luhut lebih memilih adanya peremajaan rangkaian KRL dengan membuatnya di dalam negeri.

"Sampai sekarang masih kita kaji, tapi kalau saya sendiri kalau ditanya lebih setuju kita membuat di dalam negeri," kata Luhut, Selasa (9/5/2023).

Adapun,  PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Industri Kereta Api atau Inka sebelumnya telah menyepakati kontrak pengadaan rangkaian KRL. Kedua pihak telah sepakat melakukan pengadaan 16 train set KRL dengan nilai Rp3,8 triliun. 

Meski demikian, rangkaian kereta tersebut rencananya baru akan rampung pada 2025 mendatang.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyebutkan opsi impor darurat rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang masih terbuka. 

Erick Thohir menjelaskan, potensi impor tersebut masih dibahas mengingat cukup banyaknya rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada periode 2023-2024 mendatang. 

Di sisi lain, jumlah pengguna layanan KRL Jabodetabek terus menunjukkan tren kenaikan.  Salah satu poin penting yang dibahas pemerintah terkait opsi impor KRL bekas adalah soal harga. Erick mengatakan, pemerintah tidak akan mengambil opsi impor darurat jika rangkaian kereta yang akan dibeli dapat membebani keuangan negara.  

“Opsi impor kami masih terbuka, asalkan harganya baik,” kata Erick. 

Dia mengatakan, Kementerian BUMN serta instansi pemangku kepentingan terkait lainnya masih terus mengkaji hasil audit dari BPKP. Menurutnya, pemerintah masih mengkaji dua opsi potensial, yakni impor KRL bekas atau pengadaan dari dalam negeri. 

Erick menuturkan, para pemangku kepentingan terkait juga akan kembali berdiskusi dalam beberapa waktu ke depan. Dia juga optimistis masalah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Senada, VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait terkait rencana peremajaan rangkaian KRL. Dia mengatakan, pihaknya juga akan menjalankan hasil-hasil rekomendasi dari audit yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

“Masih terus kami kaji dan nanti akan di update jika sudah ada hasilnya. Karena selain opsi impor ini, juga ada rekomendasi retrofit dan kami juga sudah kerja sama dengan Inka untuk pengadaan 16 trainset,” jelasnya.

Anne mengatakan, kebutuhan peremajaan sarana perkeretaapian memang diperlukan. Apalagi, jumlah pertumbuhan penumpang KRL Jabodetabek berpotensi menembus angka 2 juta orang per harinya mengingat tren kenaikan selama beberapa waktu belakangan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper