Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Janet Yellen Hubungi Para CEO Emiten soal Konsekuensi Krisis Utang AS

Menkeu Janet Yellen melakukan percakapan empat mata dengan para CEO perusahaan, termasuk eksekutif di sektor keuangan dan ekonomi yang lebih luas.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen/Bloomberg.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen/Bloomberg.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Janet Yellen menghubungi para pemimpin bisnis dan keuangan AS untuk menjelaskan dampak dari default utang terhadap Amerika Serikat dan ekonomi global.

Berdasarkan sumber Reuters yang tidak ingin disebutkan namanya, Menkeu AS melakukan percakapan dengan masing-masing CEO untuk memperingatkan mengenai konsekuensi berbahaya dari situasi saat ini yang terus berlarut-larut. 

Sumber tersebut kemudian menolak siapa nama CEO yang telah berbicara dengan Yellen dalam beberapa menit terakhir. Sumber juga menolak memberikan rincian mengenai percakapan mereka. 

Namun sumber tersebut menjelaskan bahwa para CEO tersebut termasuk eksekutif di sektor keuangan dan ekonomi yang lebih luas.

Di sisi lain, pejabat administrasi Biden telah berbicara kepada pemilik bisnis mengenai menekan Partai Republik untuk menaikan plafon utang tanpa syarat. 

Yellen juga menunda perjalanan yang direncanakan ke Jepang untuk pertemuan para menteri keuangan Group of Seven pada hari Minggu (14/5/2023), di mana dirinya memperingatkan kegagalan Kongres untuk menaikkan plafon utang US$31,4 triliun atau setara dengan Rp463 kuadriliun dapat memicu krisis konstitusional. 

Sebelumnya Yellen mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Departemen Keuangan tidak akan mampu membayar semua tagihan pemerintah paling cepat 1 Juni, tanpa kenaikan batas utang federal. 

Yellen, ekonom dan para analis lain juga sudah memperingatkan berulang kali bahwa gagal bayar utang AS akan mengakibatkan jutaan pekerjaan hilang, mendorong pembayaran rumah tangga untuk hipotek, pinjaman mobil, dan kartu kredit lebih tinggi.

Presiden Joe Biden juga menegaskan bahwa Kongres memiliki kewajiban konstitusional untuk menaikkan pagu utang, yang mencerminkan uang federal yang sebelumnya dibelanjakan tanpa syarat.

Sebagai catatan, tidak seperti kebanyakan negara maju lainnya, AS membatasi jumlah yang dapat dipinjam. 

Dikarenakan pemerintah membelanjakan dari yang dibutuhkan, maka pembuat undang-undang harus menaikkan plafon utang secara berkala. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Farid Firdaus
Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper