Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 43 anggota Senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, menyatakan bahwa mereka akan menentang pemungutan suara untuk RUU kenaikan pagu utang AS yang tidak mencakup penanganan prioritas-prioritas lainnya.
Melansir Reuters, Minggu (7/5/2023), berdasarkan surat yang ditujukan kepada Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer, Partai Republik menyatakan bahwa mereka dapat menghentikan rencana pembahasan kenaikan pagu utang.
Dengan menyatakan ekonomi AS yang terjun bebas, Partai Republik, yang dipimpin oleh Senator Mike Lee dan Pemimpin Minoritas Mitch McConnell, mengatakan bahwa belanja substantif dan reformasi anggaran perlu menjadi titik awal untuk bernegosiasi sebelum kenaikan pagu utang disetujui.
Beberapa anggota Partai Republik yang moderat, termasuk Senator Mitt Romney dan Lisa Murkowski tidak menandatangani surat tersebut. Senator Susan Collins, anggota Partai Republik moderat lainnya dan wakil ketua Komite Alokasi Senat, juga diketahui tidak menandatangani.
Presiden AS Joe Biden dalam beberapa hari terakhir telah mengkritik Partai Republik karena mengancam tidak akan menaikkan batas utang kecuali jika Partai Demokrat menyetujui pemotongan anggaran yang signifikan.
Biden diagendakan akan bertemu dengan empat pemimpin kongres pada Selasa mendatang untuk mendiskusikan prioritas pengeluaran, menurut Gedung Putih.
Baca Juga
Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam sebuah surat baru-baru ini kepada Kongres mengatakan bahwa departemen keuangan AS mungkin tidak dapat memenuhi semua kewajiban utangnya secepatnya pada 1 Juni jika plafon utang tidak dinaikkan.
Pagu utang AS sendiri telah dinaikkan 78 kali sejak 1960. Kebuntuan politik sebelum tenggat meningkatkan kekhawatiran akan gagal bayar yang dapat mempengaruhi di seluruh pasar keuangan global.
Schumer pada minggu ini mengatakan bahwa Senat mungkin akan mempertimbangkan RUU yang hanya menaikkan plafon utang tanpa membahas prioritas-prioritas Partai Republik lainnya.
Dengan mayoritas 51-49 di Senat, Schumer akan membutuhkan dukungan setidaknya sembilan anggota Partai Republik untuk melewati ambang batas 60 suara untuk meloloskan legislasi tersebut.
Surat terbaru dari Senat Partai Republik menunjukkan bahwa partai tersebut dapat menggagalkan apa yang disebut sebagai RUU pagu utang yang ‘tanpa syarat’.
DPR sebelumnya, pada akhir April, telah meloloskan RUU untuk menaikkan pagu utang pemerintah sebesar US$31,4 triliun yang mencakup pemangkasan pengeluaran besar-besaran selama satu dekade ke depan. Namun, langkah tersebut diperkirakan tidak akan lolos di Senat dan akan diveto oleh Biden jika lolos.
