Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pengadaan utang dilakukan secara hati-hati di tengah dinamika ekonomi global saat ini.
"Pengadaan utang dilakukan degan prinsip kehati-hatian degan mempertimbangkan kondisi pasar dan kas pemerintah yang saat ini masih tinggi, juga kebutuhan pembiayaan kas pemerintah. Posisi April, awal Mei masih cukup baik," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Senin (8/5/2023).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa perekonomian global sedang menghadapi tekanan dari tingginya inflasi dan suku bunga yang melonjak. Negara-negara maju memberlakukan suku bunga tinggi yang dapat memengaruhi kondisi negara berkembang.
Dalam kondisi itu, Sri Mulyani menilai bahwa pengadaan utang dan pembiayaan pada 2023 masih sesuai dengan strategi pemerintah. Di tengah gejolak ekonomi global, pengadaan utang menurutnya masih terukur degan baik.
"Pembiayaan utang, penerbitan surat berharga negara [SBN], pinjaman, selama ini tetap sesuai degan rencana, on track, sesuai strategi pembiayaan pada 2023," imbuhnya.
Sri Mulyani pun menyebut bahwa pengadaan utang berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi kas yang saat ini masih tinggi.
Baca Juga
Dia juga menyebut bahwa kebutuhan pembiayaan hingga akhir April 2023 dan awal Mei 2023 masih cukup ample, di tengan dinamika ekonomi global. Data pembiayaan terbaru akan diumumkan Sri Mulyani dalam beberapa pekan ke depan, tetapi hingga 31 Maret 2023 realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp224,8 triliun atau 32,3 persen dari target APBN.
Adapun, hingga Maret 2023 utang pemerintah tercatat berada di Rp7.879,07 triliun. Jumlah itu terdiri atas 89,02 persen penarikan utang dari SBN dan 10,98 persen dalam bentuk pinjaman.
Rasio utang per 31 Maret 2023 tercatat berada di 39,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada Februari 2023, rasio utang tercatat berada di 29,09 persen, berarti terjadi kenaikan pada Maret 2023.
