Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah akan balik modal dari 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang diambil alih oleh BUMN pada 2018 lalu.
Bahlil mengatakan perkiraan balik modal atau break even point tersebut lantaran pendapatan Freeport yang tercatat semakin membaik dari tahun ke tahun.
“Dalam laporan Freeport, di 2024 potensi utang BUMN dalam mengambil alih Freeport kemungkinan lunas,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (28/4/2023).
Dia menjelaskan, pengambilalihan 51,2 persen saham oleh BUMN diperkirakan balik modal dengan dividen yang didapatkan dari Freeport sekitar US1,3 hingga US$1,4 miliar per tahun.
“Saham kita sekarang 51 persen, kalau nilai valuasinya US$20 miliar, berarti indonesia untung US$10 miliar lebih, dikalikan kurs Rp15.000, sudah Rp150 triliun,” ujarnya.
Bahlil menyampaikan, saat ini pemerintah juga tengah melakukan pembahasan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport. Pemerintah dalam hal ini mensyaratkan penambahan saham sebesar 10 persen.
Baca Juga
“10 persen itu harus biaya yang murah, kalau gratis lebih bagus gratis, tapi [pemerintah minta] dengan biaya yang murah, harus seminimal mungkin,” kata Bahlil.
Selain itu, sebagai syarat perpanjangan izin operasi, pemerintah juga meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua, di samping pembangunan yang dilakukan di Gresik, Jawa Timur.
“Perlahan-lahan sudah kita diskusikan, tetapi keputusan pastinya nanti akan kita sampaikan,” kata Bahlil.
