Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) memperkirakan kondisi lesunya sektor ekspor industri sepatu masih akan berlanjut hingga semester I/2024 mendatang.
Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri menyebutkan, lesunya ekspor alas kaki dipicu oleh perekonomian di negara tujuan ekspor, seperti Amerika dan Eropa yang belum pulih. Pada awal tahun ini, industri alas kaki dalam negeri pun mencatatkan penurunan ekspor yang cukup dalam.
“Masih stagnan, masih belum tumbuh demand, mungkin sampai akhir semester I/2024,” kata Firman kepada Bisnis pada Jumat (14/4/2023).
Berdasarkan data Aprisindo, pada Februari 2023, ekspor alas kaki Indonesia anjlok 21,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lesunya kinerja tersebut melanjutkan tren penurunan ekspor sejak November 2022 lalu.
Lebih lanjut, Firman menuturkan, pihaknya belum melihat adanya kabar baik dari kondisi perekonomian di negara tujuan ekspor. Pihaknya juga semakin pesimistis dengan fenomena tutupnya beberapa bank di Amerika Serikat.
Oleh karena itu, Aprisindo memperkirakan penurunan permintaan masih akan berlanjut hingga pertengahan tahun depan. Menurutnya, pemulihan permintaan juga akan memerlukan waktu, meski perekonomian negara tujuan ekspor sudah membaik.
Baca Juga
“Kalaupun sudah membaik, perlu waktu inventori di AS dan Uni Eropa barangnya keluar dulu. Jadi kalaupun sudah membaik tidak otomatis, dan saat ini belum ada update pemulihan demand,” pungkas Firman.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, industri alas kaki Indonesia terguncang badai pelemahan permintaan dari luar negeri. Hal ini terjadi lantaran beberapa negara tujuan ekspor terdampak guncangan ekonomi global imbas meletusnya perang Rusia dan Ukraina.
Kurangnya permintaan sektor ekspor ini kemudian berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang harus diterima puluhan ribu karyawan industri sepatu sepanjang 2022 lalu.
Pemerintah dalam hal ini telah melakukan beberapa upaya untuk meredam PHK, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Dalam beleid ini, pemerintah telah memberikan izin untuk perusahaan di industri tertentu, termasuk industri alas kaki, untuk memangkas atau menyesuaikan jam kerja serta upah karyawan sebagai solusi alternatif agar perusahaan bisa tetap beroperasi tanpa harus melakukan PHK terus menerus.
Tertuang dalam Pasal 5 ayat 5 dan Pasal 8 ayat 3 beleid ini, disebutkan jika penyesuaian waktu kerja dan penyesuaian upah berlaku selama 6 bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
