Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menggelar roadshow ke sejumlah negara, mulai dari China hingga Korea Selatan (Korsel) untuk menawarkan skema investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai Mei mendatang.
Wakil Ketua Otorita IKN Dhony Rahajoe menuturkan bahwa investasi di IKN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) diklaim cukup diminati sejumlah pihak, baik investor dalam negeri maupun luar negeri.
Dia menyatakan saat ini proses investasi masih terus berlangsung, termasuk dari konsorsium Nusantara yang melibatkan investor lokal dengan investor dari China dan Korea Selatan. Untuk terus mendorong investasi di IKN, pemerintah berencana menggelar roadshow pada Mei 2023.
“Di bulan Mei kami akan melakukan roadshow melakukan penawaran mengenai KPBU ini kepada investor di luar negeri,” ujarnya dalam konferensi pers usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (12/4/2023).
Dhony menambahkan bahwa selain investasi murni yang dipayungi oleh Peraturan Presiden (PP) tentang investasi dan PP tentang kemudahan berusaha, perizinan, dan fasilitas penanaman modal, investor berkesempatan membenamkan modalnya lewat skema KPBU.
“KPBU akan kami buka di mana dalam feasibility study, nanti kami akan melihat cost of fund yang rasional yang bisa kami jadikan patokan untuk melanjutkan program-program yang dilakukan bersama investor melalui KPBU,” tuturnya.
Baca Juga
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Badan Otorita melaporkan telah menerima 167 surat minat atau letter of interest (LoI) untuk berinvestasi di IKN.
Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan dari total 167 surat minat yang diterimanya, sebanyak 50 persen merupakan minat dari dalam negeri atau domestik dan 50 persen lainnya dari investor asing.
“Kami menerima cukup banyak letter of interest, ada 167 dari sekitar 16 negara. 50 persen domestik dan 50 persen lainnya asing. Kami sedang dalam proses seleksi mana yang sesuai dan serius dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN,” kata Bambang.
Dari 167 LoI yang diterima, Bambang mengatakan pihaknya masih perlu menyeleksi dan investor tetap harus melakukan studi kelayakan untuk bisa menanamkan modalnya di IKN.
