Bisnis.com, JAKARTA - Aktivitas dari truk-truk pengangkut batu bara di Jalan Nasional Jambi telah menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Pasalnya, kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat melintasnya truk pengangkut batu bara tersebut membuat biaya pemeliharaan jalan menjadi lebih besar.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian menjelaskan, pihaknya telah melakukan survei terhadap truk pengangkut batu bara yang melintas. Hasilnya, truk-truk tersebut didapati telah melanggar aturan dimensi dan muatan.
Hedy menuturkan, truk-truk tersebut mengangkut muatan dua kali lipat lebih besar dari aturan yang ditetapkan pemerintah.
“Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan ini? Kalau kendaraan normal butuh Rp824 miliar, tapi kalau kendaraannya seperti sekarang kita butuh Rp8,4 triliun,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (29/3/2023).
Hedy mengungkapkan, kendaraan dengan volume angkut dua kali lipat dari yang dibolehkan sesuai aturan memiliki daya rusak 16 kali lipat terhadap jalan.
Baca Juga
Dia memaparkan, kemantapan jalan di wilayah Jambi, terutama di Sarolangun mengalami penurunan secara signifikan dalam dua tahun terakhir.
“Jadi ini ada peningkatan volume yang luar biasa, problem lain kendaraan yang digunakan tidak sesuai aturan yang digunakan di jalan nasional,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, sempat terjadi kemacetan parah hingga 22 jam akibat aktivitas angkutan batu bara yang terjadi di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Jambi pada 28 Februari 2023 hingga 1 Maret 2023. Kemacetan selama 22 jam itu bahkan menimbulkan korban jiwa.
Kepala Korlantas Polri Firman Santyabudi mengatakan, kemacetan parah karena operasi truk tambang batu bara disebabkan oleh beban muatan yang berlebih. Menurutnya, hal itu akan menyebabkan sejumlah masalah seperti rusaknya jalan dan berkurangnya kecepatan lalu lintas pengguna jalan.
Firman menuturkan, hal tersebut dapat terjadi karena minimnya pencegahan dari aktivitas pengangkutan batu bara di Jambi oleh stakeholder terkait.
"Kalau polisi bertindak di jalan itu terlambat, yang betul itu pengusaha yang ngangkut itu sudah jadi polisi buat dia, misalnya jalan di sana hanya 11 ton, angkut 11 supaya jalannya tidak rusak, truknya sesuai muatan, ini kan bukan tugas polisi semua," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (12/3/2023).
Menurut dia, apabila dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, truk yang mengangkut muatan berlebih seharusnya akan dibongkar di jalan.
Kendati demikian, Firman menilai hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, hal tersebut justru akan membuat persoalan baru karena tidak adanya lahan yang disediakan pemerintah untuk membongkar muat beban yang berlebih.
Di sisi lain, tindakan penilangan oleh kepolisian juga tidak menjadi solusi karena akan menimbulkan kemacetan di ruas jalan nasional yang sempit di wilayah Jambi.
"Orang kita hentikan saja tidak ditilang menunggu jamnya [beroperasi] saja itu berjejer saja sudah masalah sendiri buat Jalan Trans Sumatra," ungkapnya.
Adapun, Firman menuturkan, untuk langkah pencegahan pihaknya telah menyiapkan alat timbang untuk memastikan truk-truk pengangkut batu bara mengangkut muatannya secara tertib.
Korlantas Polri telah menyiapkan alat timbang portabel kepada Polda Jambi untuk menertibkan kendaraan pengangkut batu bara yang beroperasi.
"Lalu jam angkutnya diatur sehingga jalan tidak macet, truk tidak rusak patah as, jalan juga tidak rusak," ungkapnya.
