Bisnis.com, JAKARTA — Pelaksanaan pungutan iuran batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP) kembali mundur ke semester I/2023. Awalnya, pembentukan badan pengelola dana kompensasi atas kewajiban pemenuhan domestic market obligation (DMO) batu bara ditarget dapat efektif pada Maret tahun ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan, mundurnya tenggat pelaksanaan MIP itu disebabkan karena masih terdapat isu terkait dengan ketentuan kewajiban pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN 11 persen terhadap pungutan dan penyaluran dana kompensasi batu bara (DKB) tersebut.
“Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut karena terkait dengan pengenaan PPN, target pengelolaan dana kompensasi batu bara dapat dimulai semester I/2023, [kalau] isu PPN ini dapat diselesaikan,” kata Arifin saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Adapun, pengelola DKB bakal dilakukan oleh tiga bank Himbara yang bertindak sebagai MIP, di antaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).
Sementara itu, Kementerian ESDM bakal bertindak sebagai instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Nantinya, seluruh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), hingga perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) wajib membayar DKB kepada MIP.
Setelahnya, dana himpunan itu bakal disalurkan sebagai bentuk kompensasi kepada perusahaan batu bara yang telah melakukan transaksi kontrak kewajiban pasok DMO.
Baca Juga
Penyaluran kompensasi itu sudah memperhitungkan nilai pengurang dari kewajiban royalti, biaya operasional, serta dana cadangan.
“Petunjuk teknis alur kerja dan tanggung jawab antara instansi pengelola dan MIP secara detail diatur dalam rencana Permen [Peraturan Menteri] dan Kepmen [Keputusan Menteri] ESDM,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM sempat memperkirakan dana kompensasi batu bara yang akan dikelola badan pungutan itu berada di kisaran Rp137,6 trilliun.
Estimasi dana pengelolaan entitas khusus pungutan batu bara itu berdasarkan asumsi harga batu bara acuan (HBA) rata-rata US$200 per ton. Dana kompensasi akan dipungut dari total penjualan batu bara, baik ekspor maupun domestik.
Adapun, perkiraan kebutuhan batu bara DMO untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan industri lainnya, kecuali smelter, berada di kisaran 134 juta ton setiap tahunnya.
Rasio tarif dihitung lewat perbandingan volume DMO dengan volume penjualan yang ditetapkan secara triwulanan lewat Keputusan Menteri ESDM. Besaran pungutan akan dihitung berdasar pada kalori yang ditambahkan dengan nilai PPN 11 persen.
