Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sambut Ramadan, Bansos Pangan akan Diberikan Kepada 21,3 Juta KPM

Bantuan sosial atau bansos pangan akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Ramadan.
Buruh melakukan bongkar muat karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/1/2023). Bisnis/Rachman
Buruh melakukan bongkar muat karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/1/2023). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah segera menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan, berupa beras, telur ayam, dan daging ayam, untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan yang akan disalurkan Bulog ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi saat Ramadan. 

"Kita akan segera gelontorkan bansos pangan ini hingga tiga bulan ke depan dengan target sasaran 21,3 juta KPM sesuai database dari Kementerian Sosial. Perum Bulog telah mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan ke seluruh penerima manfaat tersebut," ujar Arief dalam keterangan resmi, Minggu (26/3/2023).

Bansos pangan tersebut berupa paket 10 kilogram (kg) beras per penerima manfaat dan akan dilakukan selama tiga bulan, dari Maret hingga Mei 2023.

Saat ini, lanjutnya, Bulog dalam tahap penyiapan untuk kemasan sehingga apabila semuanya telah siap, segera digelontorkan kepada masyarakat.

"Untuk pembagiannya, mekanismenya nanti Bulog yang akan ditugaskan untuk mendistribusikan sampai titik distribusi terakhir, by name by address. Bulog tentu bekerja sama dengan pihak lain untuk kelancaran distribusi tersebut," kata Arief.

Dia mengakui fluktuasi harga beras saat ini memang memberikan tekanan tersendiri terhadap konsumen, terutama masyarakat berpendapatan rendah.

Oleh karena itu, Arief mengatakan bantuan pangan ini menjadi bantalan sehingga masyarakat mendapat beras yang terjangkau dengan kualitas yang baik.

Adapun, untuk memenuhi kebutuhan 21,3 juta penerima manfaat dengan perhitungan 10 kg per penerima selama tiga bulan, dibutuhkan sekitar 630 ribu ton beras. Arief menegaskan penyaluran beras untuk bantuan pangan ini berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog.

Bapanas mendorong Bulog untuk menyerap hasil produk petani dalam negeri sebanyak-banyaknya pada saat panen raya   sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Diketahui, pemerintah melalui NFA telah menugaskan Perum Bulog  untuk menyerap 2,4 juta ton sepanjang tahun 2023.   

Daging Ayam 

Sementara itu, untuk komoditas daging ayam dan telur juga akan diberikan dalam program bansos pangan. Namun, dengan kelompok sasaran yang lebih spesifik yaitu 1,4 6 juta kelompok masyarakat dengan risiko stunting berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Arief mengatakan pendistribusian bantuan pangan ini akan dikelola oleh BUMN Pangan ID Food.

"Sebelum Lebaran, kami upayakan dan siapkan bantuan yang sama untuk komoditas ayam dan telur. Hasil produksi peternak ayam boiler dan petelur kami bantu penyerapannya, dan kita berikan ke keluarga risiko stunting. Jadi di hulu kita serap, di hilir kita berikan ke masyarakat yang lebih detil lagi yaitu keluarga risiko stunting berdasarkan data dari BKKBN,” tutur Arief.

Dengan ini, ujarnya, pihaknya optimis dapat terbangun ekosistem pangan yang terintegrasi di mana sinergi hulu-hilir dapat terjaga. Di sisi hulu hasil produksi petani peternak dan nelayan dapat terserap melalui peran BUMN Pangan sebagai offtaker, sementara di hilirnya berbagai program pemerintah seperti pengentasan stunting dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dapat tereksekusi dengan baik.

Arief juga menekankan pentingnya kerja sama antardaerah dalam membangun sinergi hulu hilir tersebut dalam menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi.  

"Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pangan di daerahnya, sehingga masyarakat dapat melihat ada peran dari Pemda masing-masing. Program-program pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi yang dijalankan di daerah juga akan berdampak pada pergerakan ekonomi daerah dan nasional,” imbuh Arief.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper