Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menentukan pemisahan atau split-off PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari holding tambang BUMN, Mining Industry Indonesia (MING ID), Selasa (21/3/2023) sore.
Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan, yang tiba di Kementerian BUMN pukul 14.50 WIB, mengatakan bahwa RUPS itu menjadi agenda rutin bersama pemegang saham utama.
Adapun, kata dia, RUPS kali ini bakal secara khusus membahas soal kelanjutan split -off Inalum dari MIND ID usai mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada akhir tahun lalu.
“Ada RUPS rutin saja, bahas soal split-off Inalum,” kata Dany saat ditemui Bisnis di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Seperti diberitakan sebelumnya, direksi Inalum resmi mengumumkan persetujuan dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk pengurangan modal dasar perseroan kepada seluruh kreditur lewat keterbukaan informasi, Jumat (20/1/2023).
Persetujuan pengurangan modal dasar itu berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No.SR-022/MBU/1/2023 tanggal 18 Januari 2023.
Baca Juga
Pengurangan modal itu menjadi tindaklanjut dari amanat split-off yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang diterbitkan akhir tahun lalu.
Pemegang saham perseroan telah menyetujui pengurangan modal dasar perseroan dari Rp216,71 triliun menjadi Rp21,72 triliun. Sementara modal ditempatkan dan disetor perseroan dari semula sebesar Rp54,17 triliun menjadi Rp5,4 triliun melalui pengambilan saham-saham yang diinbrengkan sebagai tambahan penyertaan modal negara (PMN).
Pengambilan saham itu dilaksanakan lewat pengurangan modal negara untuk Inalum Operating sebesar Rp48,74 triliun yang tersebar di portofolio saham perusahaan pelat merah itu di PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam (ANTM), PT Timah Tbk. (TINS), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Freeport Indonesia (PTFI).
Lewat pengurangan modal negara pada Inalum, pemerintah mengambil kembali kepemilikan 15.619.999.999 saham Seri B pada ANTM, 4.841.053.951 saham Seri B pada TINS, 7.490.437.495 saham Seri B pada PTBA dan 21.300 saham pada PTFI.
Pengalihan portofolio itu mengakibatkan kepemilikan saham negara pada ANTM menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp1,56 triliun, kepemilikan TINS menjadi 65 persen atau sebesar Rp242,05 miliar, untuk PTBA menjadi 65,02 persen atau sebesar Rp749,04 miliar dan kepemilikan PTFI yang dikembalikan sebesar 5,62 persen atau sebesar US$2,13 juta yang terdiri atas 21.300 saham dengan nilai sebesar US$100.
Di sisi lain, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana mengatakan, split-off itu diharapkan membuat Inalum Operating makin serius untuk mengakselerasi peningkatan kapasitas pengolahan dan produksi hingga tingkat aluminium untuk mengurangi beban impor yang relatif tinggi saat ini.
“Semoga proyek-proyek Inalum di hulu untuk mengolah bauksit segera selesai, bukan saja agar tidak impor alumina tetapi juga bisa ekspor karena kita memiliki cadangan bauksit memadai,” kata Agus kepada Bisnis, Minggu (11/12/2022).
Secara khusus, Agus meminta, jajaran direksi Inalum Operating untuk segera menyelesaikan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat.
Proyek pemurnian bijih bauksit yang belakangan dicabut dari program strategis nasional (PSN) itu diketahui mengalami potensi pendapatan yang hilang atau potential revenue loss mencapai US$450 juta atau setara dengan Rp6,37 triliun, kurs Rp14.970, hingga September 2022.
