Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membeberkan mundurnya Air Products & Chemical Inc (APCI) dari proyek gasifikasi batu bara di Indonesia disebabkan karena paket insentif dan subsidi energi baru terbarukan (EBT) yang ditawarkan pemerintah dianggap kurang menarik.
Belakangan, kata Arifin, APCI memilih untuk menarik komitmen investasi mereka dari dua proyek strategis nasional (PSN) penghiliran batu bara yang dikerjakan masing-masing oleh PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan anak usaha PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Kaltim Prima Coal (KPC). Investor asal Amerika Serikat itu lebih memilih untuk mengembangkan energi hijau di negara asalnya.
“Air Product merasa di Amerika Serikat lebih menarik bisnisnya jadi dia ke sana, dengan adanya subsidi untuk EBT jadi ada proyek yang lebih menarik untuk hidrogen, Amerika lagi mendorong pemakaian itu,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/3/2023).
Menurut Arifin, Undang-Undang Penurunan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) yang disahkan pemerintah Amerika Serikat pertengahan tahun lalu menjadi magnet investasi baru untuk sejumlah perusahaan global untuk berinvestasi di sektor EBT saat ini.
Malahan, kata Arifin, sejumlah komitmen investasi pengembangan EBT di beberapa negara Eropa turut susut akibat Undang-Undang Penurunan Inflasi Amerika Serikat tersebut.
“Itu yang menyebabkan investor banyak lari ke sana [Amerika Serikat],” kata dia.
Baca Juga
Adapun, kabar mundurnya Air Products itu pertama kali disampaikan kementerian pada awal bulan ini yang belakangan dikonfirmasi Direktur Utama PTBA Arsal Ismail saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Kepastian itu disampaikan selang 2 hari setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas (Ratas) ihwal proyek gasifikasi batu bara bersama menteri terkait, termasuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Kendati demikian, Arifin menegaskan, proyek penghiliran batu bara menjadi dimethyl ether (DME) hingga metanol bakal tetap berlanjut sebagai komitmen perpanjangan kontrak perusahaan tambang batu bara di dalam negeri.
Dia menuturkan, kementeriannya telah menyiapkan sejumlah rencana alternatif untuk memastikan proyek hilirisasi batu bara pengganti liquefied petroleum gas (LPG) tetap berlanjut ke depannya.
“Tetap harus jalan DME, entah DME, entah yang mana pokoknya harus jalan,” tuturnya.
Sebelumnya, Air Products sempat menyatakan kesiapan investasi sebesar US$2,1 miliar atau setara dengan Rp30 triliun untuk pengembangan gasifikasi batu bara menjadi DME bersama dengan PTBA di Muara Enim, Sumatra Selatan.
Proyek itu ditarget commercial operation date (COD) pada kuartal IV/2027 lewat kepemilikan saham mayoritas APCI sebesar 60 persen dan PTBA dan PT Pertamina (Persero) masing-masing 20 persen. Masa kontrak APCI ditenggat selama 20 tahun dengan skema opsi BOT pada akhir kerja sama.
Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun.
Di sisi lain, APCI turut menjalin kerja sama dengan KPC lewat usaha patungan PT Air Products East Kalimantan (PT APEK).
PT APEK yang bergerak dalam bidang usaha industri gasifikasi batu bara menjadi metanol, memiliki rencana investasi sebesar Rp33 triliun dan target kapasitas produksi sebesar 1,8 juta ton metanol per tahun. Proyek hilirisasi ini awalnya ditargetkan rampung pada 2025 mendatang.
Sebelumnya, BUMI memastikan pihaknya tengah merampungkan kerja sama baru dengan mitra pengganti Air Products & Chemical Inc (APCI) untuk percepatan proyek hilirisasi batu bara menjadi metanol tahun ini.
“Kita tengah memfinalkan rencana pengembangan dengan mitra lain,” kata Direktur BUMI Dileep Srivastava saat dihubungi, Rabu (15/3/2023).
