Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyoroti ihwal mandeknya pengerjaan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) miliki PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) bersama dengan rekanan bisnisnya.
Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan BPKP Susilo Widhyantoro mengatakan, rencana konstruksi lanjutan untuk proyek pengganti impor liquefied petroleum gas (LPG) belum juga kelihatan jelas di lapangan.
Padahal, kata Susilo, program yang ikut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) itu sudah diresmikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Januari 2022 lalu.
“Kita mau konversi batu bara ke DME saja tidak jalan-jalan, sudah setahun di-groundbreaking sama Pak Presiden tidak jalan-jalan, [padahal] financing sudah ada ini,” kata Susilo dalam acara Business and Risk Perspective Energy Transformation Talk, Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Menurut Susilo, mandeknya pengerjaan program gasifikasi batu bara itu disebabkan karena badan usaha terkait masih belum sepakat soal hitung-hitungan investasi serta bisnisnya mendatang.
“Karena tadi kita masih berkutat pada hitung-hitungan masing-masing badan usaha, loh nanti kami rugi [begitu],” kata dia.
Baca Juga
Di sisi lain, dia berharap, pemerintah dapat meyakinkan investor serta badan usaha pelat merah yang ditugaskan untuk dapat segera mempercepat pengerjaan proyek tersebut.
Menurut dia, pemerintah dapat memberi kemudahan serta insentif yang mendukung keberlanjutan proyek serta kemampuan perusahaan tersebut.
“Peran para pemegang saham meyakinkan kembali perusahaan, kita bicara negara bukan lagi bicara masing-masing badan usaha,” tuturnya.
Proyek hilirisasi batu bara yang ditarget commercial operation date (COD) pada kuartal IV/2027 itu menarik investasi awal dari Air Products & Chemical Inc (APCI) sebesar US$2,1 miliar atau setara dengan Rp30 triliun. Target COD itu sebenarnya molor dari target awal yang sempat ditetapkan pada 2024.
APCI menggenggam saham mayoritas mencapai 60 persen dari proyek gasifikasi itu yang diikuti dengan PTBA dan PT Pertamina (Persero) masing-masing 20 persen. Sementara itu, masa kontrak APCI ditenggat selama 20 tahun dengan skema opsi BOT pada akhir kerja sama.
Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun.
Nantinya, Pertamina bakal menjadi penyalur atau distributor tunggal DME yang diproduksi dari proyek tersebut. Harapannya Pertamina mendapat margin dari setiap penjualan produk substitusi LPG tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, BUMN Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) berharap pasokan batu bara untuk proyek gasifikasi PTBA ikut mendapatkan subsidi melalui skema badan layanan umum batu bara.
Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, dukungan subsidi itu menjadi krusial untuk tetap menjaga arus kas serta kinerja PTBA pada proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether PTBA tersebut.
“Pasokan feedstock batu bara membutuhkan subsidi dan yang diusulkan pasokan batu baranya dimasukkan ke dalam konsep BLU yang sedang diproses dalam pemerintah sehingga Bukit Asam tidak harus menanggung kerugian secara ekonomis,” kata Hendi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII di DPR, Jakarta, Kamis (24/11/2022).
Hendi mengusulkan pasokan batu bara proyek coal to DME itu dapat diatur dalam turunan peraturan presiden (Perpres) yang akan dibuat untuk mempercepat penugasan PTBA pada program hilirisasi emas hitam tersebut.
“Kami minta dukungan adanya Perpres serta turunannya, Bukit Asam supaya tidak mengalami kerugian dalam melaksanakan proyek DME, spesifiknya dimasukkannya suplai batu bara,” kata dia.
Menurut dia, kepastian pasokan batu bara murah itu bakal ikut mengakselerasi proyek DME yang telah dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional. Saat ini, dia mengatakan, proyek DME masih berfokus pada pemenuhan aspek condition precedent to effective date.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
