Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog angkat bicara terkait rencana Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan untuk kembali membuka opsi impor beras sebanyak 500.000 ton.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan, rencana yang disampaikan oleh Mendag itu baru antisipasi apabila stok beras di dalam negeri tidak mencukupi.
“Itu baru antisipasi Pak Mendag [Zulhas], nanti saya yang hitung [jumlah total kebutuhan impor beras],” kata Arief saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (17/3/2023).
Untuk melakukan impor beras, pemerintah perlu melihat hasil panen selama 3 bulan ke depan, yakni Maret hingga Mei. Jika melihat kondisi cuaca saat ini, dia optimistis produksi beras dalam negeri melimpah.
Adapun, beras yang dikelola oleh Bulog saat ini sebanyak 280.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan komersial.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menambahkan, saat ini pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan, salah satunya berupa beras. Bansos beras ini nantinya akan diterima sebanyak 10 kilogram (kg) per keluarga penerima manfaat (KPM) untuk sekitar 21 juta KPM.
Baca Juga
Buwas menjelaskan beras yang akan disalurkan tersebut sebanyak 210.000 ton untuk 3 bulan ke depan sehingga total yang akan disalurkan mencapai sekitar 600.000 ton.
Jika nanti dalam perjalanannya target penyaluran tidak tercapai lantaran produksi dalam negeri kurang, pemerintah akan mengantisipasi dengan melakukan impor. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk mengutamakan masyarakat yang kurang mampu.
“Kalau nanti dalam proses perjalannya tidak tercapai targetnya karena produksi kurang, antisipasi kita ya pasti impor, tapi bukan kita hobi impor, ini antisipasi saja. Tapi itu bukti Pak Mendag sudah mengantisipasi, memperhitungkan kemungkinan terburuk, karena ini masalah perut yang tak bisa ditunda,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas kembali membuka opsi untuk impor beras sebanyak 500.000 ton. Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras.
Kendati demikian, pemerintah tidak akan melakukan impor beras dalam waktu dekat karena di dalam negeri tengah berlangsung panen raya.
“Kapan pun dibutuhkan kita bisa masuk lagi [beras impor] 500.000 ton,” kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3/2023).