Bisnis.com, JAKARTA - Dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) tentang Fleksibilitas Harga Gabah Atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dinilai tidak akan serta merta menjamin Perum Bulog memperoleh beras di pasaran.
Pengamat Pertanian, Khudori, mengatakan kondisi harga gabah atau beras saat ini cenderung tinggi, bahkan terus naik.
Dia menuturkan, keputusan Kepala Bapanas tentang fleksibilitas harga memang dibuat untuk merespons situasi pasar. Namun, situasi saat ini dinilai dilematis.
Di satu sisi, dia menuturkan sebenarnya ketika harga tinggi, Bulog tidak perlu agresif masuk ke pasar dan berebut dengan pelaku swasta untuk menyerap gabah/beras.
“Jika itu dilakukan, harga akan terkerek naik kian tinggi. Ketika harga masih tinggi, sebenarnya fungsi Bulog sebagai pelindung petani dari kejatuhan harga sudah dilakukan oleh pasar,” ujar Khudori saat dihubungi Bisnis, Senin (13/3/2023).
Khudori mengungkapkan, dengan fleksibilitas harga yang lama (Rp8.300 - Rp9.000/kg beras di gudang Bulog), tidak ada jaminan Bulog mendapatkan beras di pasar. Menurutnya, ketika fleksibilitas harga dinaikkan seperti saat ini juga tidak ada jaminan Bulog dapat beras dalam jumlah memadai.
Baca Juga
Aturan fleksibilitas yang berlaku mulai 11 Maret 2023, secara umum mengatur harga pengadaan Bulog dalam rangka pengisian cadangan beras pemerintah (CBP).
Untuk gabah kering panen (GKP) di petani dipatok Rp5.000 per kg, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg, GKG di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg, dan beras di gudang Perum Bulog Rp9.950 per kg.
“Masalahnya, Bulog tidak akan dapat barang. Ini konsekuensi yang mesti diterima. Ujung akhirnya, cadangan beras pemerintah akan tipis. CBP yang tipis akan membuat pemerintah lemah dalam mengintervensi pasar ketika harga beras di konsumen naik tinggi dari yang ditetapkan,” jelas Khudori.
Di luar itu semua, dia mendorong otoritas kebijakan untuk merekonstruksi dan mereformulasi kebijakan perberasan yang compang-camping di sana-sini sejak 6-7 tahun terakhir.
“Kekacauan kali ini, termasuk berbagai anomali seperti harga tinggi saat panen, adalah buah dari akumulasi kebijakan yang compang-camping itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Khudori berharap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang bakal ditetapkan Bapanas harus ada jaminan keuntungan yang layak untuk petani produsen.
“Ihwal harga beras di hilir tinggi, itu perlu kebijakan lain,” ucapnya.
Menurut Khudori, ketimbang fleksibilitas harga buat Bulog, Bapanas sebaiknya segera menetapkan HPP, juga diikuti penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET). Bahkan, bila perlu HET dihapus.
“Diganti harga langit-langit [ceiling price]. Harga langit-langit nggak perlu diumumkan ke publik. Harga ini cukup masuk kantong pemerintah dan jadi patokan bagi pemerintah dan Bulog untuk mengintervensi pasar. Idealnya, HPP ditetapkan tahun lalu. Bukan saat panen seperti saat ini,” ungkap Khudori.
