Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) khawatir ketetapan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengenai fleksibilitas harga gabah atau beras dalam rangka penyelenggaraan cadangan beras pemerintah berpotensi membuat harga gabah petani kembali jatuh.
Melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 62/KS.03.03/K/3/2023 tentang Fleksibilitas Harga Gabah Atau Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, Bapanas mematok gabah kering panen (GKP) sebesar Rp5.000 per kilogram (kg), gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg, GKG di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg, dan beras di gudang Bulog Rp9.950 per kg.
Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi (P3A) SPI Muhammad Qomarun Najmi menuturkan bahwa sebelumnya Bapanas sudah mengeluarkan surat edaran yang merupakan hasil kesepakatan dengan perusahaan penggilingan besar dan kecil pada 22 Februari 2023 lalu. Surat edaran itu menetapkan batas bawah dan batas atas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah atau beras.
Akibat ketentuan tersebut harga gabah jatuh sejatuh-jatuhnya di bawah Rp4.000 per kg. Kemudian, Bapanas mencabut surat edaran tersebut pada pekan lalu.
Efeknya, kata Qomar, dalam satu pekan ini harga gabah naik sampai Rp5.600 per kg, bahkan hingga mencapai Rp6.500 per kg. Namun, dengan ketentuan harga fleksibilitas terbaru, menurutnya, harga gabah terancam turun lagi.
“Sekarang harga di petani di kisaran Rp5.600-Rp5.800. Dengan fleksibilitas harga yang ditetapkan Bapanas, mungkin malah harga turun lagi,” katanya saat dihubungi, Senin (13/3/2023).
Baca Juga
SPI pun meminta Bapanas segera menetapkan HPP untuk gabah kering panen (GKP) Rp5.600 per kg seperti yang diusulkan petani.
Selain itu, harga fleksibilitas terbaru juga belum dapat memberikan keuntungan terhadap petani di tengah tingginya harga produksi.
“Dengan harga Rp5.000 petani belum mendapat keuntungan. Dampak kenaikan BBM, pupuk, dan tenaga kerja, juga sewa lahan, biaya produksi sudah Rp5.050,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih menekankan, dengan menunda penetapan HPP sama saja dengan menunda penyelesaian masalah harga ini.
"Segeralah Bapanas tetapkan HPP sesuai usulan SPI 5.600 per kg karena biaya produksi Rp5.050 per kg," katanya, Senin (13/3/2023)
Menurut Henrya, pemerintah juga harus menetapkan harga tertinggi untuk beras agar harga gabah maupun harga beras di tingkat konsumen tidak terlampau tinggi.
“Jadi pemerintah harus tentukan juga berapa harga beras premium, medium, dan biasa," ucap Henry.
Di sisi lain, Henry menilai Bulog yang mendapatkan penugasan untuk melakukan pengadaan cadangan beras pemerintah dan membeli gabah sesuai HPP, perlu diperkuat lebih jauh lagi agar mampu menyerap gabah langsung ke petani.
"Bulog jangan tergantung pada korporasi-korporasi atau penggilingan yang ada. Sekarang Bulog harus aktif ke koperasi-koperasi petani atau usaha-usaha bersama milik petani atau BUMD yang ada. Pemerintah juga perlu memperkuat koperasi-koperasi petani, perkuat lumbung padi masyarakat di pedesaan dan petani itu sendiri," jelasnya.
Henry menerangkan, Perpres Cadangan Pangan Pemerintah yang sudah ada perlu diperkuat dengan Perpres Cadangan Pangan Masyarakat.
"Menurut SPI, menyerahkan urusan pangan ini pada cadangan pangan pemerintah melalui Bulog saja tidak cukup. Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat bisa menghalangi korporasi-korporasi pangan untuk melakukan spekulasi dan manipulasi dalam membeli gabah dan memasarkan harga beras," katanya.
