Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku belum pernah menerima data terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pasalnya, informasi yang disampaikan PPATK ke Menkeu/Kemenkeu tidak sama dengan yang disampaikan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan yang disampaikan ke aparat penegak hukum (APH).
Sebagaiman diketahui, sebelumnya Mahfud MD mengungkapkan bahwa sejak 2009, laporan dari PPATK tersebut tidak pernah digubris atau ditindaklanjuti.
“Terkait data PPATK Rp300 triliun transaksi mencurigakan, sampai siang ini saya belum pernah menerima data dari PPATK,” ujarnya dikutip dalam unggahan @smindrawati, Sabtu (11/3/2023).
Adapun, Sri Mulyani justru mengungkapkan bahwa laporan yang dirinya ketahui berupa informasi PPATK ke Inspektorat Jenderal (itjen) Kemenkeu sejak 2007 hingga 2023 total berjumlah 266 menyangkut 964 pegawai.
Sebanyak 185 informasi tersebut merupakan atas permintaan itjen dan 81 inisiatif PPATK.
Baca Juga
Dari informasi tersebut, 352 pegawai menerima hukuman disiplin (126 kasus). 86 kasus dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), 16 kasus dilimpahkan ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
Adapun sebanyak 31 kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai pensiun, tidak ada informasi atau menyangkut pegawai nonKemenkeu. Sementara sisanya tidak disebutkan oleh Sri Mulyani.
“Kemenkeu saat ini sedang menginvestigasi 69 pegawai yang beresiko tinggi untuk dilakukan tindakan disiplin sesuai pelanggaran mereka. Saya minta Itjen Kemenkeu menyampaikan ke publik perkembangan investigasinya,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, PPATK mengaku telah memberikan hampir 200 laporan transaksi janggal kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Akan tetapi, laporan tersebut tak kunjung mendapatkan respons sejak 2009. Alhasil, nilai transaksi mencurigakan itu menggelembung hingga bernilai Rp300 triliun, dan mencuat ke publik pada 2023.
