Bisnis.com, JAKARTA- Kebijakan food estate dinilai menuai menuai kritik dari akademisi pertanian karena mengandalkan ekstensifikasi lahan yang mengabaikan faktor ekologi dan sosial.
Akademisi pangan dan teknologi pangan berpandangan bahwa membangun kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan pangan lokal dengan pelibatan masyarakat setempat dan mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.
Sebaliknya, realisasi konsep food estate hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan, tanpa memperhatikan faktor lingkungan hidup dan sosial.
Angga Dwiartama, Dosen dan Peneliti Sosiologi Pertanian-Pangan, Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkapkan sejauh ini sebenarnya kebutuhan pangan bisa ditutup dari ketersediaan lokal.
“Data BKN 2021 tentang Indeks Ketahanan Pangan Indonesia menunjukkan bahwa ketersediaan komoditas beras, ikan, dan minyak goreng sudah jauh melebihi konsumsi nasional. Namun sayangnya, seperti di daerah Papua terjadi kerentanan pangan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sebenarnya masalah utama pangan terletak pada sisi keadilan dan distribusi, yakni dari harga yang harusnya terjangkau, ketersediaan akses, serta pemenuhan hak-hak para petani,” ungkap , dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (4/3/2023).
Hal itu diungkapkan Angga dalam diskusi bertajuk “Food Estate: Untuk Membangun Kedaulatan Pangan?” yang berlangsung akhir pekan ini.
Baca Juga
Menurutnya, sistem kedaulatan pangan di Indonesia telah mengalami pergeseran dengan menjustifikasi tindakan pembukaan lahan untuk proyek food estate, sehingga tujuan utama untuk pemenuhan pangan melalui sistem pangan dan sumber daya lokal seperti diamanatkan di dalam UU No.18/2012 tentang Pangan, justru terlupakan.
Pertanian yang bersifat monokultur dan berskala besar, tutur Angga, akan membuat keanekaragaman hayati yang sangat kaya di alam tropis, menjadi sangat rentan akan kerusakan ekologi.
Pada kesempatan yang sama, Wahyu A. Perdana selaku juru kampanye Pantau Gambut mengungkapkan data bahwa penggunaan alokasi anggaran yang cukup besar sebanyak Rp1,5 triliun untuk proyek food estate pada 2021-2022, belum mampu mengakselerasi hasil panen. Hal ini, katanya, terjadi akibat lahan yang ditanami sebagian besar merupakan lahan gambut yang selalu basah dan memiliki tingkat keasaman cukup tinggi, sehingga tidak cocok dengan komoditas pertanian skala besar.
Dari riset yang dilakukan Pantau Gambut, empat wilayah kesatuan hidrologis gambut (KHG) di Kalimantan Tengah terindikasi masuk ke dalam tingkat kerentanan tinggi kebakaran hutan. Di antaranya, 190.395 ha pada KHG Sungai Kahayan-Sungai Sebangau yang termasuk ke dalam wilayah food estate juga berada dalam kondisi yang sama rentannya.
“Perlu dicatat bahwa hutan gambut yang dibuka untuk lumbung pangan dapat melepaskan emisi sekitar 427 ton karbon ke udara. Terlebih lagi, ekosistem gambut yang rusak sangat sulit dan mahal untuk direstorasi, butuh waktu 10.000 tahun untuk pembentukannya. Pantau Gambut merekomendasikan agar pemerintah meninjau kembali regulasi proyek food estate dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologi dan menurunnya kesejahteraan petani lokal sebagai efeknya,” terang Wahyu.
Di sisi lain, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi Uli Arta Siagian turut berpendapat bahwa kebijakan negara terkait proyek food estate selain kurang berpihak kepada kesejahteraan rakyat, juga membawa ancaman perubahan iklim yang lebih parah. Pengalaman selama puluhan tahun para petani tradisional dalam bercocok tanam dan menjaga alam, telah dinegasikan dengan kebijakan food estate.
“Mengacu kepada temuan kami di lapangan, kedaulatan pangan lokal berisiko punah akibat ekspansi monokultur dan penyeragaman pangan yang dipaksakan untuk dikonsumsi dan menjadi komoditas bisnis. Produksi secara besar-besaran lebih diutamakan dibandingkan untuk pemenuhan pangan sendiri. Solusinya adalah sesuai kepada konsep Walhi, yaitu kembali pada konsep tata kuasa petani dan masyarakat, tata kelola praktik lokal, tata produksi hulu ke hilir untuk meningkatkan nilai tambah, dan tata konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan setempat,” ungkapnya.
Adapun Ray Rangkuti, aktivis dan pengamat politik, menyesalkan proyek food estate yang selalu menjadi agenda pemerintah di setiap periode kepemimpinan presiden terpilih. Padahal, proyek ini tidak pernah memecahkan masalah fundamental pangan di negeri ini karena lebih menitikberatkan pada bobot kepentingan sisi ekonomi dibandingkan dengan penyelesaian masalah pangan. Menurutnya, pemerintah harus belajar dari kesalahan masa lalu dan membuat kebijakan yang lebih berhati-hati terkait proyek ini.
“Berbagai narasi saat ini terus bergulir, seperti Ibu Kota Negara, Omnibus Law, UU KPK, dan reformasi institusi Kepolisian. Sementara, masalah food estate bisa jadi menempati posisi paling akhir dari rangkaian isu tersebut. Para akademisi dan NGO harus terus menyuarakan betapa pentingnya hal ini untuk terus didorong pada publik dan politisi, terutama sebagai agenda kampanye di tahun 2024. Dengan demikian, masyarakat tidak selalu disajikan berita dari isu global, tapi juga mulai peduli pada isu-isu spesifik dan penting karena hal ini terkait dengan ancaman kesejahteraan masyarakat dan kerusakan alam yang luar biasa, karena kerugian yang ditimbulkan dari proyek food estate jauh lebih banyak daripada keuntungannya,” kata Ray.
