Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI kembali menyinggung terkait data food estate dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, pada kesempatan tersebut menegaskan, tidak ada yang namanya program food estate palsu.
“Tidak ada yang namanya food estate palsu, yang ada data yang di markup oleh Kementerian Pertanian hasil produksi dari food estate. Tidak ada yang palsu, kalau palsu tidak ada food estate-nya tetapi ini ada food estate-nya,” kata Sudin, Selasa (24/1/2023).
Sudin menyebut data yang disampaikan Kementan tidak valid, DPR kemudian sepakat untuk membentuk panitia kerja atau panja food estate di sejumlah wilayah.
“Yang kurang pas adalah perihal produksinya dan kita sudah sepakat untuk membuat Panja perihal food estate di berbagai wilayah. Sekali lagi tidak ada food estate palsu yang ada datanya yang tidak valid dari Kementan,” ujarnya.
Adapun, pekan lalu Komisi IV berencana untuk menyiapkan panitia khusus atau pansus program food estate setelah menemukan sejumlah kejanggalan terhadap data program tersebut.
“Salah satu contohnya adalah food estate di beberapa tempat. Kami Komisi IV sudah menyiapkan panja [panitia kerja] food estate bahkan beberapa mengusulkan pansus [panitia khusus]. Karena di situ banyak data yang palsu,” kata Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, enggan untuk menjawab saat ditanya terkait tudingan Komisi IV DPR RI mengenai data palsu di program food estate.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta minggu lalu, SYL mengarahkan awak media untuk bertanya langsung kepada Badan Pusat Statistik (BPS).
“Aku nggak jawab itu. Data BPS kau tanya, BPS itu digaji untuk itu,” jawabnya singkat.
