Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lagi! DPR Sentil Kementan soal Food Estate: Datanya Tak Valid

DPR sepakat membentuk panitia kerja atau panja food estate di sejumlah wilayah karena data di Kementan dianggap tidak valid.
Kawasan food estate di Kab. Humbang Hasundutan. - Istimewa/Diskominfo Sumut
Kawasan food estate di Kab. Humbang Hasundutan. - Istimewa/Diskominfo Sumut

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI kembali menyinggung terkait data food estate dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, pada kesempatan tersebut menegaskan, tidak ada yang namanya program food estate palsu.

“Tidak ada yang namanya food estate palsu, yang ada data yang di markup oleh Kementerian Pertanian hasil produksi dari food estate. Tidak ada yang palsu, kalau palsu tidak ada food estate-nya tetapi ini ada food estate-nya,” kata Sudin, Selasa (24/1/2023).

Sudin menyebut data yang disampaikan Kementan tidak valid, DPR kemudian sepakat untuk membentuk panitia kerja atau panja food estate di sejumlah wilayah. 

“Yang kurang pas adalah perihal produksinya dan kita sudah sepakat untuk membuat Panja perihal food estate di berbagai wilayah. Sekali lagi tidak ada food estate palsu yang ada datanya yang tidak valid dari Kementan,” ujarnya.

Adapun, pekan lalu Komisi IV berencana untuk menyiapkan panitia khusus atau pansus program food estate setelah menemukan sejumlah kejanggalan terhadap data program tersebut.

“Salah satu contohnya adalah food estate di beberapa tempat. Kami Komisi IV sudah menyiapkan panja [panitia kerja] food estate bahkan beberapa mengusulkan pansus [panitia khusus]. Karena di situ banyak data yang palsu,” kata Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, enggan untuk menjawab saat ditanya terkait tudingan Komisi IV DPR RI mengenai data palsu di program food estate.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta minggu lalu, SYL mengarahkan awak media untuk bertanya langsung kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

“Aku nggak jawab itu. Data BPS kau tanya, BPS itu digaji untuk itu,” jawabnya singkat.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper