Kemenkeu Berbenah
Langkah tegas kemudian dilakukan Kementerian Keuangan untuk meredam kekecewaan masyarakat dan persepsi negatif yang muncul atas sederet kejadian di atas.
Mula-mula, Sri Mulyani dalam konferensi pers pekan lalu, memutuskan untuk mencopot Rafael Alun Trisambodo dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di salah satu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta.
Kementerian Keuangan juga telah menolak surat pengunduran diri Rafael Trisambodo yang diterima Inspektorat Jenderal Kemenkeu sejak 27 Februari lalu.
Pengunduran diri ditolak karena Rafael masih menjalani pemeriksaan terkait dengan kepemilikan harta Rp56,1 miliar dan sederet kendaraan mewah lainnya.
Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BKN No. 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS, permintaan berhenti ditolak jika dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS.
Selain itu, dalam konferensi pers kemarin, Rabu (1/3/2023), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencopot Eko Darmanto dari posisi Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.
Baca Juga
Dia pun meminta Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk melakukan investigasi lebih lanjut atas perilaku Eko, serta kecocokan harta, SPT pajak, dan utang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dalam mengurai persoalan tersebut, Kementerian Keuangan menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan pengawasan pegawai Kemenkeu, serta status harta yang tak sesuai dengan LHKPN.
Seluruh tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk meraih memulihkan kepercayaan publik yang mulai tergerus. Seperti yang diucapkan oleh Sri Mulyani, Kemenkeu tidak akan menyerah dan berjanji meraih kepercayaan publik kembali.
“Kepercayaan publik harus kami bangun dan raih kembali dengan terus bekerja tekun, kompeten, dapat diandalkan, dan jujur. Kami terus fokus menjalankan tugas, memperbaiki cara kerja, melayani masyarakat, mendengar masukan mereka untuk perbaikan. Kami terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena uang negara adalah amanah rakyat,” ucapnya.
