Etika Pemerintah
Dalam buku berjudul ‘Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan’ disebutkan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional, khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan.
Etika tersebut setidaknya melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku bagi sejumlah kelompok dalam lembaga pemerintahan, termasuk para pemimpin terpilih, seperti presiden dan menteri, anggota DPR, staf politik, hingga pelayan publik.
Dalam konteks ini, terdapat nilai-nilai keutamaan yang sepatutnya dimiliki oleh pelayan publik. Satu dari beberapa nilai tersebut adalah kesederhanaan dan pengendalian diri. Hal yang patut dilakukan, baik oleh pejabat publik maupun staf pegawai pemerintahan.
Akan tetapi, dalam kasus yang ramai akhir-akhir ini, etika tersebut seolah hilang. Eko Darmanto dengan mudahnya bisa mengunggah swafoto di depan pesawat terbang, yang belakangan pesawat itu diketahui milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).
Mario Dandy – anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo – juga tidak kalah flexing. Melalui akun TikToknya, pemuda 20 tahun ini tak sedikit membagikan video berisi kegiatannya saat mengendarai moge.
Pun dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo yang terlihat mengendarai sebuah motor besar bersama dengan pejabat DJP lainnya yang tergabung dalam Belasting Rijder. Setelah viral, Sri Mulyani kemudian meminta klub moge itu bubar.
Baca Juga
Sederet kasus flexing tersebut, seperti yang diucapkan oleh Sri Mulyani, pelan tapi pasti mulai mengikis kepercayaan masyarakat. Publik lantas mempertanyakan akuntabilitas Kementerian Keuangan yang bertugas sebagai pengelola uang negara.
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai bahwa kasus yang ramai beberapa waktu ini memiliki potensi untuk mengganggu kredibilitas Kemenkeu.
Hal senada juga disampaikan oleh Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar. Menurutnya, kasus yang menyeret nama Mario hingga ayahnya, Rafael Trisambodo, berisiko membuat masyarakat enggan membayar pajak. Mengingat kepercayaan publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
“Apakah kasus itu berpengaruh terhadap kemauan masyarakat membayar pajak? Pasti, apalagi ini bulan-bulan lapor surat pemberitahuan tahunan [SPT]. Cuma seberapa besar?” ujar Fajry.
