Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL menargetkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 200.000 hektare di 2023.
Mentan juga memastikan bahwa program PSR Kementan berjalan dengan baik tanpa adanya aturan yang mempersulit petani sawit.
“[Kita] turun tangan sama-sama, kita kerjakan, masak 200.000 nggak bisa, ini sekalian ekonomi kok,” kata Mentan SYL dalam Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Jakarta Barat, Senin (27/2/2023).
Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Andi Nur Alamsyah, optimistis pihaknya dapat menyelesaikan target 200.000 ton tersebut dengan baik, melalui kolaborasi bersama dengan Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian KLHK.
Andi juga menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KLHK terkait penyederhanaan aturan yang selama ini dinilai menjadi penghambat realisasi program PSR.
“Saya yakin betul tahun ini target kita 180.000 hektare sampai 200.000 hektare bisa kita selesaikan dengan baik, dengan modal kolaborasi dengan baik. Apalagi, Pak Mentri SYL, luar biasa tentang peremajaan sawit ini kami diberi target 200.000 hektare target harus dibereskan tahun ini, dan beliau memantau dari hari ke hari, terkait dengan serapan kita. Itu reliasi yang kita lakukan,” jelasnya.
Perlu diketahui, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui program PSR.
Program ini dimulai sejak 2017 dengan sasaran kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua yang berusia lebih dari 25 tahun, produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremajakan.
sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), setiap tahunnya, program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit.
Adapun, sejak 2017 hingga 2022, capaian program PSR baru mencapai 278.200 hektare, artinya dari 2,8 juta hektare yang potensial untuk diremajakan, hanya 9,93 persen realisasi program PSR dari lahan potensial.
