Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai target kemiskinan ekstrem pada 2024 di level 0 persen tidaklah realistis meski dengan alokasi yang cukup tebal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal melihat cukup sulit untuk menekan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dengan waktu kurang dari dua tahun.
“Kalau target 0 persen pada 2024 jelas tidak realistis, kemiskinan yang tidak ekstrem saja untuk mengurangi satu persen saja dengan susah payah, apalagi yang ekstrem,” ujarnya, Kamis (23/2/2023).
Bila melihat data Badan Pusat Statisti (BPS) kemiskinan ekstrem di 212 kab/kota yang menjadi prioritas pemerintah pada 2022, untuk Maret 2021 berada di angka 3,61 persen, kemudian pada Maret 2022 turun menjadi 2,76 persen. Sementara secara keseluruhan, tingkat kemiskinan ekstrem per Maret 2022 berada di level 2,04 persen.
Menurut Faisal, tren tingkat penurunan kemiskinan ekstrem semakin melambat. Dengan demikian, perlu upaya lebih keras untuk mewujudkan Indonesia bebas miskin ekstrem pada 2024.
Melihat dari sisi anggaran, dalam APBN 2023 terdapat alokasi Rp476 triliun untuk perlindungan sosial. Jumlah tersebut naik Rp14,4 triliun atau 3 persen dari realisasi 2022.
Baca Juga
“Artinya untuk sampai 0 persen harus ada upaya ekstra keras, bukan hanya dari anggaran yang besar, anggaran yag besar tidak jadi solusi, tapi programnya apa? terobosan itu apa? baru anggaran mengikuti,” tambahnya.
Sebelumnya pun, BPS mengakui sulit untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Meski demikian, Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan akan terus mengejar target tersebut mulai dari perbaikan tata kelola, yaitu perbaikan data baik di BPS hingga di tingkat pemerintah daerah (Pemda).
Meskipun BPS menilai hal tersebut sulit dicapai, Wakil Presiden Ma’ruf Amin optimistis bahwa pemerintah masih dalam jalur yang tepat dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dengan target sekitar 7 persen dan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada 2024.
“Sisa waktu ini kami genjot terus, optimistis kami bisa [mencapai target],” ujarnya dikutip melalui YouTube Sekretariat Wapres, Minggu (5/2/2023).
Isu kemiskinan ekstrem nol persen menjadi prioritas pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan dalam penyusunan APBN terakhir pemerintahan Jokowi, akan fokus pada penurunan angka kemiskinan dan stunting.
“Jadi dua hal ini, penurunan kemiskinan ekstrem harus 0 persen dan kemiskinan headline di 6,5-7,5 persen. Sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8 persen, ini berarti perlu upaya tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan,” jelasnya dalam Konferensi Pers Rapat Terbatas, Senin (20/2/2023).
