Bisnis.com, JAKARTA - Pemindahan kantor pusat pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat memakan biaya yang besar. Hal ini lantaran gedung pemerintah di Jakarta masih perlu dipelihara serta diperbaiki sebelum dialihfungsikan.
Associate Director Property Engineering & Management Services Knight Frank Indonesia, Toni Peredina, mengatakan pemerintah perlu mempertahankan kondisi ketahanan gedung kantor yang akan ditinggalkan di Jakarta agar tidak terbengkalai dan rusak.
"Jadi itu pun biayanya tidak akan kecil untuk menggabungkan perawatan. Preventif maintenance untuk gensetnya, liftnya itu tetap harus dilakukan walaupun gedung itu kosong," kata Toni dalam Press Conference Jakarta Property Highlight H2 2022, Kamis (23/2/2023).
Artinya, selain ongkos besar pembangunan sejumlah gedung di IKN, biaya pemeliharaan gedung di Jakarta pun masih perlu dikeluarkan demi ketahanan Barang Milik Negara (BMN) tersebut.
Toni menerangkan, secara umum, pengelola gedung akan fokus dalam pemeliharaan ketika gedung tersebut dihuni agar fasilitasnya beroperasi secara rutin. Namun, jika gedung tersebut ditinggalkan, perawatan tetap harus berjalan.
"Kalau tidak digunakan tetap harus dilakukan maintenance perawatan dari semua yang peralatan yang ada di gedung dan juga fisik maupun arsitektur," ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan alihfungsi gedung bekas Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah, Toni menerangkan perlu adanya riset audit terhadap setiap bangunan, mulai dari lokasi, usia gedung, dan kualitas.
Lebih lanjut, dia mencontohkan salah satu alihfungsi gedung pemerintah yakni Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) yang kini disulap menjadi area ritel yakni M Bloc Space. Bentuk gedung yang low rise memungkinkan bangunan tersebut menjadi ritel.
"Area yang dekat Kementerian PUPR kan dekat Blok M mungkin dia bisa jadi ritel atau coworking space atau hal lain," jelasnya.
Di sisi lain, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, mengatakan pemerintah dapat memperoleh keuntungan, karena perkantoran yang ditinggalkan dapat masuk dalam pasar lease office.
Sebagaimana diketahui, Knight Frank mencatat setidaknya ada 40 gedung kantor pemerintahan di Central Business District (CBD) Jakarta yang berpotensi masuk dalam pasar perkantoran.
Namun, sebelum dapat disewakan, perlu dilakukan audit bangunan untuk mengidentifikasi status bangunan untuk diperbarui dengan dua opsi rebuild atau retrofit.
"Riset Knight Frank Asia Pacific menunjukkan bangunan-bangunan yang telah melakukan upgrade umumnya akan memiliki atau menyesuaikan peningkatan rental value dan sales price nya sebesar 12,3 - 18 persen," ungkapnya.
