Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA menilai bahwa kasus dugaan penganiayaan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kemenkeu berisiko menggerus kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak. Menkeu Sri Mulyani harus hati-hati.
Manajer Riset CITA Fajry Akbar menjelaskan bahwa kasus tersebut akan berkaitan dengan sentimen publik karena melibatkan pejabat negara, yakni di lingkungan Ditjen Pajak. Publik menyoroti masalah itu dan mengaitkannya dengan uang pajak.
Terduga pelaku kerap membagikan unggahan saat menggunakan kendaraan mewah, seperti motor gede dan mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon. Namun, warganet kemudian menemukan bahwa ada tunggakan pajak kendaraan yang menjadi barang bukti itu.
Fajry menilai bahwa kasus itu berisiko membuat masyarakat enggan membayar pajak. Pasalnya, kepercayaan publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
“Apakah kasus itu berpengaruh terhadap kemauan masyarakat membayar pajak? Pasti, apalagi ini bulan-bulan lapor surat pemberitahuan tahunan [SPT]. Cuma seberapa besar?” ujar Fajry kepada Bisnis, Selasa (22/2/2023).
Menurutnya, kasus itu tidak akan berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak dalam jangka pendek. Alasannya, penerimaan pajak masih didominasi dari pajak penghasilan (PPh) badan atau korporasi dan pajak pertambahan nilai (PPN).
PPh Badan terkait dengan kewajiban perusahaan dalam menyetorkan pajak, sedangkan penyetoran PPN kebanyakan dilakukan oleh badan. Keduanya relatif tidak berkaitan langsung dengan publik terhadap perpajakan.
“Namun, itu jangka pendek ya. Kalau dibiarkan, lalu kepercayaan ke Ditjen Pajak hilang, itu dampaknya akan besar dalam jangka panjang. Makanya harus diatasi sesegera mungkin,” kata Fajry.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo akhirnya buka suara terkait dengan kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anak salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Suryo mengaku prihatin atas kondisi korban penganiayaan dan mengecam kekerasan yang terjadi. Dia pun mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi berwenang dan mengecam gaya hidup mewah serta sikap pamer harta jajarannya.
“Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Rabu (22/2/2023).
