Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Kementerian Sosial menyediakan Rumah Susun (Rusun) Sentra Timur Terpadu Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Jawa Barat untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal.
Pembangunan satu tower Rusun tersebut berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, dengan tinggi lima lantai sebanyak 93 unit tipe 24.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan, pembangunan rusun tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Kemensos yang sangat baik dan perlu dilaksanakan sebagai solusi penanganan masalah sosial dan bagian penyelesaian masalah perumahan untuk masyarakat di sektor informal.
“Kami siap terus mendukung Kementerian Sosial untuk membantu MBR memiliki hunian layak dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” kata Iwan dalam keterangan resminya, Senin (13/2/2023).
Iwan menambahkan, rusun tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap untuk dapat memiliki hunian yang layak sekaligus mendorong semangat mereka untuk bekerja dan beraktifitas bersama keluarganya.
Menurutnya, Rusun Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi diperuntukkan khusus bagi eks gelandangan dan pengemis yang dibina Kementerian Sosial.
Rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2021 dan untuk kelengkapan meubelairnya dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.
“Dari 93 unit yang ada, sebanyak 88 unit tipe reguler dan 5 unit untuk difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang. Kami juga melengkapi Rusun ini dengan meubelair yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap huniannya. Total nilai anggarannya sebesar Rp34,5 miliar,” jelasnya.
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, mengapresiasi dukungan Kementerian PUPR yang telah membangun Rusun untuk MBR pekerja informal. Menurutnya hal tersebut merupakan salah satu wujud perhatian Pemerintah kepada MBR agar bisa memiliki hunian yang layak.
“Kami siap mengelola rusun ini dan nantinya masyarakat yang terdata akan dikenakan biaya sewa untuk tinggal di Rusun tersebut hanya Rp10.000 per bulan. Saat ini sebanyak 93 kepala keluarga telah terdata untuk tinggal di Rusun tersebut dan diharapkan mereka bisa berusaha untuk dapat meningkatkan perekonomiannya,” ungkapnya.
